Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, mengingatkan seluruh rumah sakit di Kota Balikpapan agar tidak membedakan pelayanan terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan. Menurutnya, setiap warga berhak memperoleh pelayanan medis yang cepat dan setara, terutama dalam kondisi darurat.
Pernyataan tersebut disampaikan Gasali menyusul viralnya di media sosial kasus seorang pasien peserta BPJS Kesehatan yang diduga meninggal dunia setelah terlambat mendapatkan penanganan medis.
Dia berharap peristiwa tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan agar terus mengedepankan keselamatan pasien.
Menurut Gasali, status kepesertaan BPJS tidak boleh menjadi alasan untuk membedakan pelayanan. Sebab, BPJS Kesehatan merupakan bagian dari program jaminan kesehatan nasional yang memberikan hak pelayanan kepada seluruh peserta.
“Pengguna BPJS juga merupakan peserta jaminan kesehatan nasional. Jadi jangan melihat dulu sisi administrasinya. Yang terpenting adalah bagaimana pasien bisa segera ditangani dan keselamatan jiwanya dapat diselamatkan,” ujar Gasali kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).
Ia menegaskan bahwa pasien yang berada dalam kondisi kritis harus segera mendapatkan tindakan medis tanpa harus menunggu penyelesaian administrasi. Baginya, penyelamatan nyawa merupakan tanggung jawab utama rumah sakit.
“Kalau pasien memang sudah harus segera ditangani, jangan lagi dipersoalkan administrasinya. Layani dulu, selamatkan dulu jiwanya. Setelah itu administrasi bisa berjalan,” tegasnya.
Gasali juga berharap kejadian serupa tidak terjadi di Balikpapan. Ia meminta seluruh rumah sakit untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengedepankan profesionalisme dan nilai-nilai kemanusiaan dalam melayani masyarakat.
“Harapan kami, kejadian seperti itu jangan sampai terjadi di Balikpapan. Yang paling penting adalah pasien mendapatkan pertolongan secepatnya. Keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
