Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Kondisi fiskal dan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses DPRD Kota Balikpapan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Wahyullah Bandung, mengatakan tidak semua aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat langsung direalisasikan. Pelaksanaan program tetap harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Reses itu sebenarnya kewajiban kita untuk tetap bertemu dengan masyarakat. Terkait realisasi, apakah bisa langsung terwujud, itu tergantung kondisi fiskal dan keuangan daerah. Kondisi seperti ini ternyata terjadi di seluruh Indonesia,” kata Wahyullah, Senin (14/9/2026).
Ia menjelaskan, keterbatasan fiskal membuat sejumlah program pembangunan yang sebelumnya diharapkan dapat dilaksanakan pada 2026 harus ditunda.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar warga memahami bahwa realisasi aspirasi tidak hanya bergantung pada hasil reses, tetapi juga pada ketersediaan anggaran daerah.
“Kita sampaikan apa adanya bahwa sementara kita tunda program-program yang kira-kira seharusnya bisa dibangun atau dikerjakan pada 2026. Kita tunda, bukan tidak dilaksanakan,” ujarnya.
Wahyullah menegaskan, penundaan tersebut bukan berarti aspirasi masyarakat dihapus atau tidak akan direalisasikan. Program yang belum dapat dikerjakan akan tetap menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan ketika kondisi keuangan daerah memungkinkan.
Di tengah keterbatasan anggaran, ia mendorong masyarakat untuk ikut dalam program-program prioritas Pemerintah Kota Balikpapan yang telah memiliki dukungan anggaran.
Salah satunya melalui program Kelurahan Madani yang berfokus pada tiga sektor, yakni penanganan stunting, pendampingan UMKM, dan pemilahan sampah.
Wahyullah menilai, program tersebut dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk tetap berpartisipasi dalam pembangunan, meski sejumlah aspirasi pembangunan belum dapat direalisasikan.
“Kalau ada anggarannya tahun depan, bagaimana masyarakat bisa terlibat dalam kegiatan Kelurahan Madani. Karena sudah ada anggarannya dan relatif tidak dipangkas,” jelasnya.
Dia berharap masyarakat dari berbagai kalangan dapat ikut terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga.
“Kalau program itu sudah dibuat oleh pemerintah, kita dorong supaya bisa diikuti oleh semua kalangan masyarakat,” pungkasnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
