Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Persoalan dana bagi hasil (DBH) yang belum seluruhnya disalurkan pemerintah pusat ke daerah mendapat sorotan dari Ketua Forum Peduli Masyarakat Kota Balikpapan, Muhammad Ali Amin, S.H.
Ia menilai keterlambatan penyaluran DBH berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah, khususnya di Balikpapan.
Diketahui, DBH yang masih kurang salur sekitar Rp413 miliar, baru sekitar Rp12 miliar yang telah masuk ke kas daerah, dari total DBH sekitar Rp425 miliar.
“Kami kecewa, sedih, dan prihatin. Kami memohon kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, agar dana DBH itu segera dikucurkan. Daerah kami sangat membutuhkannya,” ujar Muhammad Ali Amin, Rabu (9/9/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah telah menyusun anggaran, program, dan alokasi pembangunan dengan memperhitungkan DBH yang menjadi hak daerah. Karena itu, keterlambatan penyaluran dana tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap keberlangsungan program yang telah direncanakan.
Ia menilai kota Balikpapan membutuhkan DBH untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor, terutama infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Pemerintah daerah sudah menganggarkan, sudah merencanakan, dan sudah mengalokasikan. Tiba-tiba dana bagi hasil ini tidak dikucurkan. Bagaimana mereka mau menjalankan programnya?” katanya.
Ali Amin juga menyinggung isu yang berkembang mengenai kemungkinan adanya pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN) akibat kondisi fiskal daerah. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan pentingnya kepastian penyaluran DBH dari pemerintah pusat.
Dia meminta pemerintah pusat tidak hanya melihat persoalan keuangan dari sisi nasional, tetapi juga memahami kebutuhan masyarakat di daerah, termasuk wilayah pelosok Kalimantan Timur.
“Coba pemerintah pusat turun sekali-sekali melihat kegiatan yang ada di wilayah kami, salah satunya Kalimantan Timur. Apalagi saudara-saudara kami yang di pelosok. Mereka sangat membutuhkan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ali Amin mengajak seluruh elemen masyarakat di kota Balikpapan untuk bersama-sama memperjuangkan penyaluran DBH yang menjadi hak daerah.
Ia menyebut mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, serta masyarakat umum perlu bersatu menyuarakan kepentingan daerah agar persoalan DBH mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Saya mengimbau kepada seluruh elemen yang ada di Kalimantan Timur, baik mahasiswa, organisasi kemasyarakatan maupun seluruh masyarakat, mari kita bersatu untuk memperjuangkan hak kota Balikpapan, yaitu dana bagi hasil,” tegasnya.
Ali Amin bahkan meminta pemerintah daerah mempertimbangkan langkah tegas apabila penyaluran DBH tidak segera dilakukan. Ia mengusulkan agar pemerintah daerah tidak menyetorkan dana ke pemerintah pusat dan mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk kepentingan pembangunan di daerah.
“Kalau dana itu tidak diberikan, saya memohon kepada Gubernur Kalimantan Timur serta wali kota dan bupati, tidak usah disetorkan dananya. Lebih baik dimanfaatkan di daerah masing-masing,” ujarnya.
Menurutnya, DBH seharusnya dapat dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat melalui pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan infrastruktur jalan, hingga pembangunan drainase.
“Dana ini bukan untuk digunakan aneh-aneh, tetapi untuk masyarakat Kalimantan Timur. Dibangun gedung sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, infrastruktur, dan drainase. Itu yang diharapkan masyarakat,” pungkasnya. (yud)
