Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ke DPRD Kota Balikpapan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antarlembaga legislatif, tetapi juga forum untuk bertukar pengalaman dalam menyusun kebijakan anggaran di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Rombongan DPRD Kukar diterima Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, di Gedung DPRD Kota Balikpapan, Selasa (4/8/2026). Pertemuan tersebut diisi dengan diskusi mengenai progres penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027, sekaligus membahas strategi daerah menghadapi dinamika kebijakan fiskal nasional.
Gasali menjelaskan, Balikpapan saat ini telah memasuki tahap finalisasi pembahasan KUA-PPAS APBD Murni 2027 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Menurutnya, jika sesuai jadwal, dokumen tersebut ditargetkan dapat disahkan pada pertengahan Agustus.
“Pembahasan tahap awal sudah kami lakukan sejak pekan lalu. Sekarang tinggal finalisasi bersama TAPD dan Banggar. Mudah-mudahan pertengahan Agustus sudah bisa disahkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sesuai regulasi, APBD Murni paling lambat disahkan pada September, sedangkan APBD Perubahan paling lambat pada Oktober. Saat ini, penyusunan APBD Perubahan masih berada pada tahap persiapan oleh TAPD.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Desman Minang Endianto, mengatakan kunjungan kerja tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan menyamakan persepsi antarlembaga legislatif di Kalimantan Timur, terutama dalam menghadapi persoalan fiskal yang berdampak pada daerah.
Menurutnya, DPRD kabupaten dan kota perlu saling berbagi pengalaman agar memiliki langkah yang sejalan dalam memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya terkait kebijakan transfer keuangan dari pemerintah pusat.
“Kami datang untuk berdiskusi dan berkomunikasi mengenai kondisi-kondisi yang terjadi di daerah. Harapannya, DPRD kabupaten dan kota di Kalimantan Timur bisa memiliki langkah yang seirama dalam memperjuangkan kepentingan daerah, terutama menyangkut dana transfer dari pemerintah pusat,” kata Desman.
Selain membahas penyusunan APBD, kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah. Desman mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan sejumlah langkah rasionalisasi, di antaranya memangkas anggaran perjalanan dinas hingga sekitar 50 persen serta mengevaluasi sejumlah program yang dinilai belum menjadi prioritas.
Dia berharap komunikasi dan koordinasi antar-DPRD di Kalimantan Timur terus diperkuat sehingga daerah memiliki posisi yang lebih solid dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat, terutama terkait kebijakan fiskal yang berdampak langsung terhadap pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. (yud/ADV/DPRD kota Balikpapan)
