Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat tidak akan berdampak pada belanja pegawai. Hal ini berarti gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tunjangan ke-13 tetap aman dan tidak mengalami pemotongan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin, menegaskan bahwa efisiensi anggaran hanya diterapkan pada beberapa pos yang dianggap tidak terlalu berdampak pada pelayanan publik dan pembangunan daerah. Beberapa sektor yang akan mengalami pemangkasan anggaran adalah perjalanan dinas, konsumsi dalam kegiatan pemerintahan, acara seremonial, bimbingan teknis (BIMTEK), alat tulis kantor (ATK), serta jasa konsultan.
“Insya Allah sudah siap. Tidak berpengaruh dengan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Tidak berpengaruh, karena tidak boleh mengganggu belanja pegawai,” kata Muhaimin kepada wartawan, Kamis (6/3/2025).
Salah satu fokus utama dari kebijakan efisiensi ini adalah pengurangan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Namun, angka pasti pengurangan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan ditentukan lebih lanjut oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Balikpapan.
“Pengurangannya nanti detailnya bisa ke BKAD. Sudah dikeluarkan surat edaran Wali Kota untuk kegiatan efisiensi itu,” tambahnya.
Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan sebesar Rp4,6 triliun, penghematan yang dihasilkan dari kebijakan efisiensi ini diperkirakan mencapai Rp90 miliar.
Meski ada pemangkasan di beberapa sektor, Muhaimin memastikan bahwa hal ini tidak akan mempengaruhi belanja modal maupun program-program prioritas yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Yang jelas, efisiensi ini tidak mengganggu belanja modal, tidak mengganggu program-program prioritas, tidak mengganggu belanja pegawai,” tegasnya.
Dengan adanya kepastian ini, masyarakat dan ASN di Balikpapan tidak perlu khawatir. Efisiensi anggaran hanya akan menyasar sektor-sektor yang dinilai tidak memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat maupun kelangsungan pembangunan daerah. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. (Yud/ADV/Diskominfo Balikpapan)
