Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Rombongan Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, dan disambut oleh jajaran Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Balikpapan, Leni, Rabu (6/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan lebih banyak difokuskan pada persoalan anggaran yang dinilai menjadi isu krusial di daerah. Nurhadi menyampaikan bahwa diskusi melibatkan dua badan sekaligus, sehingga cakupan pembahasan menjadi cukup luas.
“Karena yang hadir dari DPRD provinsi ada Banggar dan Bapemperda, pembahasan menjadi lebih luas. Namun memang yang paling banyak dibahas adalah terkait anggaran, karena itu yang paling krusial,” ujarnya.
Salah satu isu yang dibahas adalah terkait kebijakan anggaran, khususnya mengenai pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang direncanakan tidak lagi dapat disalurkan melalui skema belanja tertentu pada 2027. Hal ini, kata dia, masih menjadi perdebatan antara DPRD dan pihak eksekutif di tingkat provinsi.
Menurutnya, usulan anggaran dari organisasi perangkat daerah (OPD) masih tetap dapat diakomodasi, namun berbeda dengan pokir DPRD yang justru dibatasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan legislatif.
“Padahal pokir itu merupakan bagian dari eksistensi kami sebagai anggota DPRD. Setiap tahun kami melakukan reses tiga kali dengan total sekitar 36 titik. Dari situ banyak aspirasi masyarakat, terutama pembangunan fisik, yang seharusnya bisa direalisasikan melalui anggaran tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan, apabila aspirasi tersebut tidak dapat direalisasikan, hal itu berpotensi menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat terhadap kinerja DPRD.
Selain isu anggaran, pertemuan juga menyinggung rencana pembangunan sektor pendidikan. DPRD Kaltim, kata Nurhadi, merencanakan pembangunan tiga fasilitas pendidikan, yakni dua sekolah baru dan satu penambahan ruang kelas baru (RKB).
Rencana pembangunan sekolah baru akan dilakukan di kawasan Islamic Center Balikpapan dan wilayah Perumahan Wika. Sementara itu, penambahan RKB direncanakan untuk SMA Negeri 7.
Namun demikian, ia menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan sekolah di Balikpapan. Menurutnya, selama ini pembangunan cenderung terpusat di wilayah selatan.
“Kalau kita lihat, pembangunan sekolah masih banyak berpusat di selatan. Padahal wilayah lain seperti utara, timur, dan tengah juga masih membutuhkan, terutama untuk jenjang SMA,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Balikpapan, Leni, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dari DPRD Provinsi Kaltim. Ia menilai kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan berbagi informasi antar lembaga legislatif.
“Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk sinergi antara DPRD provinsi dan kota. Melalui pertemuan seperti ini, diharapkan terjadi pertukaran informasi dan penguatan koordinasi, khususnya dalam hal penganggaran dan pembentukan regulasi daerah,” ujarnya.
Ia berharap, hasil dari pertemuan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kota, serta mendukung pembangunan yang lebih merata di Kalimantan Timur, khususnya di Balikpapan. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
