Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan komitmennya dalam mengutamakan program pro rakyat di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, memastikan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi manfaat dari program pembangunan yang telah direncanakan.
Rahmad menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti memangkas program yang berdampak langsung pada rakyat, melainkan lebih kepada optimalisasi pengeluaran. Beberapa kegiatan seperti acara seremonial, perjalanan dinas, dan pengadaan barang untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) akan disesuaikan agar lebih hemat dan efektif.
Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat dialokasikan untuk sektor-sektor yang lebih mendukung kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Rahmad kepada wartawan, Rabu (5/3/2025)
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya pembangunan berbasis kepentingan rakyat. Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus lebih efisien dan tepat sasaran.
Oleh karena itu, Pemkot Balikpapan akan lebih selektif dalam menentukan program yang akan dilaksanakan dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari efisiensi, Rahmad juga membuka opsi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pertemuan-pertemuan tertentu dapat dilakukan secara virtual untuk menghemat biaya, seperti yang sudah diterapkan saat pandemi COVID-19.
Langkah ini tidak hanya membantu dalam mengurangi pengeluaran, tetapi juga meningkatkan efektivitas kerja dan mempercepat pengambilan keputusan.
Selain itu, terkait kebijakan fleksibilitas kerja (Flexible Working Arrangement – FWA) bagi ASN yang tengah dievaluasi oleh Kementerian PANRB, Rahmad menegaskan bahwa aspek pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.
Menurutnya, kebijakan ini perlu dikaji secara mendalam agar dapat diterapkan dengan baik tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
“Kami akan melihat bagaimana kebijakan ini bisa diterapkan tanpa mengurangi kualitas layanan bagi masyarakat,” tutupnya. (Yud/ADV/Diskominfo Balikpapan)
