Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menekankan pentingnya penyusunan anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak hanya sesuai dengan regulasi, tetapi juga benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Komitmen ini diperkuat usai Wali Kota mengikuti retreat kepala daerah bersama Presiden RI, Prabowo Subianto. Dalam kegiatan tersebut, salah satu pesan utama yang disampaikan Presiden adalah soal integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menindaklanjuti hal tersebut, Rahmad Mas’ud meminta seluruh OPD untuk menghindari praktik anggaran fiktif, mark up, serta menyusun program kerja berdasarkan skala prioritas yang jelas dan terukur.
“Jangan sampai skala prioritas dalam pembangunan justru terlewatkan karena kesalahan perencanaan,” tegas Rahmad, Rabu (9/4/2025).
Ia menambahkan, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik murni maupun perubahan, program-program yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat harus mendapat perhatian utama.
Untuk itu, ia pun menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk mengawal dan memastikan seluruh program prioritas benar-benar terakomodasi dalam dokumen anggaran.
Lebih lanjut, Rahmad juga menekankan pentingnya komunikasi aktif antara OPD agar sinkronisasi program berjalan dengan baik.
Rahmad mendorong agar setiap usulan anggaran didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan, serta memiliki dasar hukum yang jelas.
Menurutnya, selama pengajuan anggaran dilakukan sesuai aturan dan tidak bersifat manipulatif, maka tidak perlu ada kekhawatiran dari pihak manapun.
“Selama regulasinya jelas, tidak perlu takut untuk menganggarkan. Yang penting, tidak fiktif dan tidak mark up,” ujarnya menegaskan kembali.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pemkot Balikpapan dalam membangun pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.
Dengan penguatan akuntabilitas anggaran, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kota semakin meningkat. (Yud/ADV/Diskominfo Balikpapan)
