Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menghadiri kegiatan Kick Off dan Sosialisasi Lintas Stakeholder Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2026 yang digelar di BSCC Dome, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program percontohan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) yang bertujuan memperkuat akurasi data penerima manfaat program sosial di daerah.
Dalam kesempatan itu, Yono Suherman menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada Kota Balikpapan sebagai salah satu daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan program tersebut.
“Ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus kepercayaan bagi Kota Balikpapan. Kita menjadi salah satu daerah yang mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan sosialisasi dan penguatan pendataan melalui program digitalisasi perlindungan sosial dari kementerian,” ujarnya.
Menurut Yono, program ini sangat penting untuk memastikan data masyarakat penerima bantuan dan jaminan sosial benar-benar akurat dan tepat sasaran. Dengan sistem pendataan yang lebih baik, pemerintah dapat mengetahui secara jelas masyarakat yang berhak menerima manfaat dari berbagai program perlindungan sosial.
Dia menyoroti pentingnya validasi data peserta BPJS Kesehatan, khususnya pada kategori yang mendapatkan bantuan pemerintah. Menurutnya, masih terdapat potensi ketidaktepatan data yang perlu diperbaiki agar bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Melalui program ini, kita berharap pendataan masyarakat di Kota Balikpapan semakin baik. Data yang valid akan membantu pemerintah memastikan bantuan sosial maupun layanan kesehatan dapat diterima oleh warga yang memang berhak,” katanya.
Yono juga menyinggung tantangan yang dihadapi Balikpapan sebagai kota tujuan pendatang. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi, menurutnya, menuntut adanya pembaruan data secara berkala agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam penyaluran program sosial.
Karena itu, ia menilai peran ketua RT sebagai garda terdepan di lingkungan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan program digitalisasi perlindungan sosial tersebut.
“Kami berharap para ketua RT dan perangkat lingkungan dapat membantu menyosialisasikan program ini kepada masyarakat sekaligus memastikan data warga dapat diperbarui dan diinput dengan baik sesuai kondisi riil di lapangan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Yono menegaskan bahwa penguatan basis data merupakan kunci dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah daerah. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta menyusun program yang tepat sasaran.
“Melalui penguatan data ini, pemerintah dapat mengetahui kebutuhan masyarakat secara lebih tepat, sehingga berbagai program perlindungan sosial maupun pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi warga Kota Balikpapan,” tutupnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
