Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Sofyan Jufri, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pilot project digitalisasi Pelindungan Sosial (Perlinsos) yang akan dimulai pada 4 Juni 2026.
Menurutnya, keberhasilan program digitalisasi bantuan sosial tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan warga untuk memastikan data penerima bantuan benar-benar sesuai kondisi di lapangan.
Sofyan mengatakan pemerintah daerah perlu menyediakan ruang sanggah atau mekanisme pengaduan yang terbuka dan mudah diakses masyarakat. Langkah itu penting untuk mengantisipasi kemungkinan adanya warga yang layak menerima bantuan tetapi belum masuk dalam basis data.
“Perlu ada langkah proaktif juga dari warga, terutama bagi yang memang membutuhkan, untuk memastikan bahwa dirinya atau keluarganya sudah tercatat sebagai calon penerima yang berhak. Jangan sampai ada hak masyarakat miskin yang terabaikan karena masalah administrasi,” ujar Sofyan ketika diwawancarai wartawan di gedung parlemen, Selasa (2/6/2026).
Politisi PKB tersebut menilai digitalisasi perlindungan sosial merupakan momentum bagi Balikpapan untuk memperbaiki kualitas data kemiskinan dan penerima bantuan sosial.
Dengan sistem yang lebih modern, proses verifikasi dan validasi data diharapkan menjadi lebih cepat serta akurat.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa teknologi tetap harus dibarengi dengan pengawasan dan keterlibatan masyarakat agar tidak terjadi kesalahan pendataan.
“Pemkot harus mampu memfasilitasi proses ini agar hasilnya sesuai dengan fakta riil di masyarakat. Jika yakin dari atas mekanismenya sudah bagus, maka di bawah juga harus dipastikan bagus, agar hasilnya tepat sasaran,” katanya.
Sofyan menambahkan, masyarakat memiliki peran penting sebagai sumber informasi yang dapat membantu pemerintah memperbarui data penerima bantuan secara berkala. Dengan demikian, bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
Dia berharap pelaksanaan program percontohan tersebut dapat menjadi model nasional dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang transparan, akuntabel, dan berbasis data yang valid. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
