Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Ryan Indra Saputra, mendorong percepatan pembangunan Puskesmas Muara Rapak di Balikpapan Utara yang mengalami penundaan pada tahun anggaran 2026.
Penundaan tersebut terjadi akibat adanya pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan, sehingga kelanjutan proyek belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat akses layanan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.
Ryan menjelaskan, situasi menjadi semakin memprihatinkan karena bangunan lama Puskesmas Muara Rapak telah lebih dahulu dibongkar sebagai bagian dari rencana rekonstruksi. Namun hingga saat ini, pembangunan fisik belum kembali dilanjutkan karena keterbatasan anggaran yang tersedia.
“Ini tentu menjadi perhatian serius. Bangunan lama sudah dibongkar, tetapi pembangunan baru belum berjalan. Jangan sampai pelayanan kesehatan kepada masyarakat terganggu,” ujar Ryan kepada wartawan, Selasa (7/4/2026)
Ia menegaskan, keberadaan puskesmas merupakan fasilitas layanan dasar yang memiliki peran penting, terutama bagi masyarakat di Balikpapan Utara yang jumlah penduduknya terus bertambah. Dengan tingginya kebutuhan layanan kesehatan, keberlanjutan pembangunan fasilitas tersebut dinilai tidak bisa ditunda terlalu lama.
Menurutnya, Pemerintah Kota Balikpapan perlu segera mengambil langkah strategis agar proyek dapat kembali dilanjutkan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penganggaran ulang pada perubahan APBD, pergeseran anggaran, maupun dengan mencari skema pembiayaan alternatif yang memungkinkan.
“Pelayanan kesehatan adalah prioritas. Kami di Komisi IV akan terus mendorong agar proyek ini bisa segera dilanjutkan, sehingga masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.
Selain itu, Ryan juga mengingatkan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menjamin pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal selama pembangunan belum rampung. Ia menilai, pemanfaatan fasilitas sementara maupun penguatan layanan di puskesmas terdekat harus dilakukan secara maksimal agar masyarakat tetap mendapatkan layanan yang layak.
Dia juga meminta instansi teknis terkait untuk menyusun perencanaan yang lebih matang, termasuk memastikan kesiapan anggaran dan tahapan pembangunan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
