Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan terpaksa melakukan penyesuaian besar-besaran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 setelah menerima surat pemangkasan dari Kementerian Keuangan. Semula APBD dirancang sebesar Rp4,5 triliun, namun angka tersebut harus direvisi menjadi sekitar Rp3,3 triliun.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, mengatakan bahwa hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkena imbas pemangkasan tersebut. Meski demikian, ada satu OPD yang justru mengalami peningkatan alokasi anggaran, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan
“Dari beberapa OPD seluruhnya rata-rata dipotong. Hanya OPD Disdikbud yang tidak dipangkas dan justru bertambah,” jelas Budiono kepada wartawan, Kamis (20/11/2025)
Budiono menyebut keputusan tersebut selaras dengan pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang menilai sektor pendidikan wajib diprioritaskan di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi dunia pendidikan di Balikpapan. Salah satu persoalan yang mencuat adalah kekurangan tenaga pendidik di tingkat SD dan SMP.
Menurut Budiono, dalam pemaparan Kepala Dinas Pendidikan saat rapat pembahasan anggaran, Dinas Pendidikan merencanakan perekrutan sekitar 500 guru baru. Rekrutmen itu diproyeksikan dilakukan pada tahun depan, baik melalui mekanisme tenaga kontrak maupun skema lain sesuai kebutuhan.
“Ini kenyataannya kita kekurangan guru. Jadi saya mendukung rencana perekrutan itu. Entah nanti kontrak dulu atau bagaimana, yang jelas kebutuhan guru harus segera dipenuhi,” tegasnya.
Selain masalah kekurangan guru, DPRD juga menyoroti kebutuhan peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan. Budiono menilai masih banyak sekolah yang membutuhkan perbaikan fasilitas agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih efektif dan aman bagi siswa.
Ia berharap, penambahan anggaran untuk Disdikbud dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan, baik dari sisi tenaga pendidik maupun infrastruktur sekolah.
“Pendidikan adalah fondasi utama. Di tengah kondisi anggaran yang berkurang, tentu kita harus memilih sektor mana yang benar-benar prioritas. Pendidikan termasuk di dalamnya, karena ini menyangkut masa depan anak-anak Balikpapan,” tutup Budiono. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
