Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Upaya menekan angka stunting di Kota Balikpapan dinilai tidak bisa dilakukan secara parsial. Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Ryan Indra Saputra, menegaskan bahwa penanganan stunting harus melalui kolaborasi lintas sektor yang berkesinambungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Menurut Ryan, stunting merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi, tetapi juga pola asuh, kesehatan, dan pendidikan keluarga. Karena itu, perlu sinergi dari berbagai pihak agar program pencegahan dan penanganan berjalan efektif.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Penanganan stunting harus melibatkan semua unsur, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, hasilnya akan jauh lebih optimal,” ujar Ryan kepada wartawan, Senin (27/10/2025).
Salah satu bentuk konkret kolaborasi yang tengah didorong, lanjutnya, adalah penerapan program “Bapak Asuh Anak Stunting” (Bapak Asuh). Dalam program ini, pejabat, ASN, maupun pelaku usaha diajak untuk turut membantu keluarga yang memiliki anak dengan risiko stunting.
“Kita sedang dorong agar setiap pejabat bisa punya anak asuh. Tujuannya supaya ada perhatian langsung dan bisa membantu meringankan beban keluarga yang terdampak,” jelasnya.
Ryan menilai, keterlibatan langsung para pemangku kebijakan akan mempercepat proses identifikasi kebutuhan anak dan keluarga terdampak. Selain bantuan materi, bentuk dukungan juga dapat berupa pendampingan terhadap pola asuh, gizi, serta kesehatan anak.
“Program ini bukan hanya soal memberi bantuan, tapi juga pendampingan dan pengawasan tumbuh kembang anak. Jadi ada kedekatan emosional, bukan sekadar formalitas,” tegas politisi muda Golkar tersebut.
Selain itu, Ryan juga menyoroti pentingnya memperkuat peran kader posyandu sebagai garda terdepan dalam deteksi dini kasus stunting. Ia menilai perhatian terhadap kesejahteraan kader masih perlu ditingkatkan agar mereka bisa bekerja lebih maksimal.
“Kader posyandu ini ujung tombak di lapangan. Kalau tidak didukung insentif dan pelatihan yang memadai, bagaimana mereka bisa bekerja optimal. Pemerintah harus memberi perhatian lebih,” katanya.
Ryan juga menegaskan bahwa kolaborasi harus diikuti oleh koordinasi yang kuat antarinstansi, seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Setiap laporan dari kader posyandu, kata dia, harus segera ditindaklanjuti agar tidak berhenti di tengah jalan.
“Kalau ada wilayah yang angka stuntingnya tinggi, harus segera direspons. Jangan menunggu terlalu lama. Koordinasi antarinstansi itu penting supaya tindak lanjut di lapangan cepat dan tepat,” ujarnya.
Ryan berharap, ke depan penanganan stunting di Balikpapan dapat menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat, ia optimistis angka stunting di Balikpapan dapat terus menurun.
“Harapan kita sederhana, semua pihak bergerak bersama. Kalau program ini dijalankan konsisten dan tepat sasaran, Balikpapan bisa jadi contoh kota dengan penanganan stunting yang komprehensif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
