Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan akan menerapkan Analisa Standar Biaya (ASB) untuk seluruh kegiatan non-fisik di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun anggaran 2026. Langkah ini bertujuan menyamakan persepsi dan harga agar anggaran daerah lebih efisien, transparan, dan mudah diaudit.
Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, menjelaskan bahwa penerapan ASB ini merupakan salah satu aksi perubahan yang digagas peserta Diklat PIM Eselon III di Lembaga Administrasi Negara (LAN). Ia menyoroti seringnya terjadi selisih anggaran untuk kegiatan serupa di dua OPD berbeda, meski dilaksanakan di lokasi dan dengan fasilitas yang sama.
“Misalnya ada sosialisasi untuk 100 peserta di OPD A dengan anggaran Rp25 juta, tapi di OPD B bisa sampai Rp35 juta. Padahal isi kegiatannya sama—ada MC, snack, makan siang, dan perlengkapan seperti bloknote,” ujar Muhaimin di Balai Kota, Senin (11/8/2025).
Fenomena serupa juga terjadi pada pengadaan barang rutin. Ia mencontohkan harga kertas HVS per rim yang bisa berbeda signifikan antar-OPD.
“Harga per rim di satu OPD bisa Rp70 ribu, sementara di OPD lain mencapai Rp90 ribu, meski kualitasnya sama. Kalau pakai SSH, yang penting tidak melebihi harga tertinggi, misalnya Rp85 ribu. Tapi kan tetap saja tidak sinkron. Dengan ASB, harga harus seragam, kualitasnya sama, dan jumlahnya sama,” tegasnya.
Dengan ASB, Muhaimin optimistis pemeriksaan anggaran akan lebih mudah, sekaligus mengurangi potensi perbedaan mencolok dalam belanja barang dan jasa antar-OPD. Sistem ini akan terintegrasi dengan e-katalog dan e-purchasing, sehingga proses lelang dan pembelian dapat dilakukan lebih cepat, efisien, dan aman.
“Ini bukan sekadar penghematan, tapi efisiensi berbasis analisa. Kalau sudah ditetapkan, tinggal klik-klik di sistem, semua harga sudah seragam dan aman saat diperiksa,” pungkasnya.
Penerapan ASB diharapkan menjadi pijakan baru bagi Pemkot Balikpapan untuk memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel, sekaligus menekan potensi ketidakwajaran harga yang selama ini kerap terjadi. (Yud/ADV/Diskominfo Balikpapan)
