Lintasbalikpapan.com, PENAJAM PASER UTARA – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, mengajak Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara untuk bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten PPU dalam peningkatan fasilitas kesehatan, khususnya di RSUD Sepaku. Thohiron menilai bahwa dukungan dari OIKN sangat penting mengingat RSUD Sepaku akan menjadi bagian dari wilayah yang dikelola oleh OIKN di masa depan.
“Rumah Sakit Sepaku nantinya juga akan diserahkan (dihibahkan) ke otorita IKN, sehingga mereka harus ikut andil dalam meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan,” ujar Thohiron pada Jumat (11/4/2025).
Thohiron menjelaskan bahwa Pemkab PPU saat ini menghadapi dilema terkait dengan alokasi anggaran untuk meningkatkan fasilitas penunjang dan persiapan sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga medis di RSUD Sepaku. Namun, di sisi lain, RSUD Sepaku nantinya akan dihibahkan ke OIKN, yang artinya Pemkab PPU berisiko kehilangan investasi yang telah ditanamkan, baik dalam bentuk anggaran maupun SDM.
“Kita anggarkan dan support SDM, tapi ujung-ujungnya diserahkan ke otorita. Kita rugi SDM dan anggaran,” terangnya.
Thohiron menekankan bahwa OIKN seharusnya memberikan kontribusi dalam peningkatan fasilitas penunjang dan penyediaan tenaga medis untuk RSUD Sepaku, mengingat rumah sakit tersebut akan menjadi bagian dari wilayah yang akan dikelola oleh Otorita IKN.
“Mestinya OIKN harus memberi kontribusi, baik dalam hal penyediaan fasilitas penunjang maupun SDM. Ini kan nantinya jadi wilayah otorita, dan rumah sakit ini adalah bagian dari yang akan dihibahkan,” tegasnya.
Thohiron berharap adanya koordinasi yang lebih erat antara Pemkab PPU dan OIKN, sehingga pengembangan RSUD Sepaku tidak hanya menjadi beban bagi Pemkab PPU. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan layanan kesehatan di wilayah Sepaku, yang juga merupakan bagian dari IKN Nusantara.
Dengan kolaborasi yang baik, tidak hanya layanan kesehatan bagi masyarakat sekitar yang akan meningkat, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan fasilitas kesehatan di wilayah yang tengah berkembang menjadi Ibu Kota Negara Nusantara. (ADV/DPRD PPU)
