Lintasbalikpapan.com, PENAJAM PASER UTARA – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, mengungkapkan bahwa saat ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten PPU sedang melakukan penyesuaian anggaran untuk mengikuti arahan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengharuskan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
“Program yang sifatnya tidak terlalu krusial telah ditiadakan atau dipangkas, terutama untuk perjalanan dinas yang dipangkas hingga 50 persen,” ujar Raup, Rabu (9/4/2025).
Raup menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran ini telah dibahas dengan Pemerintah Kabupaten PPU, dengan penekanan pada kegiatan yang lebih mendesak dan prioritas. Kegiatan yang dianggap tidak terlalu penting, seperti perjalanan dinas dan acara seremonial, telah banyak dikurangi atau bahkan dihapus. Selain itu, kegiatan seperti Focus Group Discussion (FGD) yang memerlukan biaya sewa tempat juga mengalami pengurangan.
Program prioritas yang dianggap lebih mendesak akan tetap dilanjutkan, sementara kegiatan yang tidak terlalu urgensi akan dipangkas untuk menyesuaikan dengan arahan efisiensi anggaran.
Berdasarkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yang tercatat sebesar Rp2,6 triliun, Raup menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran ini diperkirakan akan mengurangi sekitar Rp200 miliar. Walaupun ada potensi pemangkasan yang lebih besar, angka pastinya masih dalam tahap penyusunan data oleh OPD.
“Kami masih menunggu angka pastinya, namun sekitar Rp200 miliar pemangkasan sudah pasti dilakukan,” ujarnya.
Setelah OPD menyelesaikan penyesuaian anggaran, data tersebut akan diserahkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk verifikasi ulang sebelum dilaporkan kepada kepala daerah dan dibahas bersama DPRD PPU. Hasil dari penyesuaian anggaran ini akan dimasukkan dalam APBD Perubahan 2025, yang rencananya akan dibahas setelah proses verifikasi selesai.
Raup juga menambahkan bahwa gubernur sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat akan mendapatkan informasi tentang penyesuaian anggaran tersebut.
“Nantinya, kami berharap proses penyesuaian anggaran ini dapat berjalan lancar dan anggaran yang disusun tetap fokus pada kegiatan yang benar-benar prioritas untuk kepentingan masyarakat,” tutup Raup.
Dengan langkah efisiensi ini, DPRD PPU berharap agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk program-program yang benar-benar berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. (ADV/DPRD PPU)
