Lintasbalikpapan.com, KOTABARU — Pengawalan proyek strategis ketenagalistrikan tidak hanya dilakukan melalui pembahasan administratif di ruang rapat. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) bersama Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) turun langsung melihat kondisi proyek di Kabupaten Kotabaru.
Tinjauan dilakukan terhadap pembangunan Gardu Induk (GI) 150 kV Selaru dan GI 150 kV Sebuku pada Selasa–Rabu, 8–9 September 2026.
Kunjungan lapangan tersebut menjadi bagian dari pendampingan Tim PPS Kejati Kalsel terhadap pelaksanaan proyek strategis PLN. Dengan melihat kondisi secara langsung, koordinasi antara PLN dan tim kejaksaan tidak hanya bertumpu pada laporan perkembangan, tetapi juga dapat dilakukan berdasarkan situasi aktual di lokasi pembangunan.
Tim PPS Kejati Kalsel bersama PLN Unit Pelaksana Pembangunan (UPP) KLT 4 meninjau perkembangan pekerjaan sekaligus berdiskusi dengan pengawas lapangan dan pihak yang terlibat dalam proyek.
Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam pembahasan, mulai dari perkembangan pekerjaan, administrasi, koordinasi antarpihak hingga berbagai hal yang berpotensi membutuhkan tindak lanjut selama proyek berlangsung.
Manager PLN UPP KLT 4, Ismail Hartanto Kartojo, mengatakan kehadiran Tim PPS Kejati Kalsel di lokasi memberikan ruang koordinasi yang lebih kuat dalam mengawal pembangunan.
“Kami mengapresiasi pendampingan Tim PPS Kejati Kalsel yang dilakukan secara berkelanjutan, termasuk dengan turun langsung ke lokasi proyek. Dengan melihat kondisi di lapangan bersama-sama, berbagai hal yang perlu menjadi perhatian dapat segera dikomunikasikan dan dikoordinasikan,” ujar Ismail.
Menurut dia, komunikasi yang dibangun sejak proyek berjalan penting untuk memastikan berbagai persoalan yang muncul dapat segera dibahas bersama, tanpa menunggu persoalan berkembang menjadi hambatan yang lebih besar.
“Kami berharap komunikasi dan koordinasi yang sudah berjalan ini tetap terjaga sampai proyek selesai. Dengan begitu, apabila terdapat hal yang perlu dibahas atau ditindaklanjuti, bisa segera dikoordinasikan bersama,” tambahnya.
Dari sisi Kejati Kalsel, tinjauan langsung menjadi bagian dari mekanisme pendampingan untuk melihat perkembangan proyek sekaligus mengidentifikasi persoalan yang perlu dikoordinasikan.
Kasi IV Pengamanan Proyek Strategis Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Agus Salim, S.H., M.H., mengatakan kondisi lapangan memberikan gambaran lebih konkret mengenai perkembangan pekerjaan.
“Kami bersama PLN melihat langsung perkembangan proyek di lapangan. Dari sini kami bisa mengetahui kondisi yang ada, termasuk hal-hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Kalau ada yang perlu dikoordinasikan, tentu kami komunikasikan agar pelaksanaan proyek tetap berjalan dengan baik sesuai rencana,” ujar Agus.
Ia menilai komunikasi antara Tim PPS dan PLN menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan proyek strategis yang tengah dikerjakan.
“Pendampingan ini terus kami lakukan melalui komunikasi dan koordinasi dengan PLN. Harapannya, proyek yang sedang berjalan ini dapat terlaksana dengan baik dan berbagai hal yang berpotensi menghambat bisa segera ditangani,” tambahnya.
Pendampingan Tim PPS Kejati Kalsel sendiri mencakup sejumlah aspek, antara lain pemberian pendapat hukum, pendampingan dalam aspek administrasi pengadaan barang dan jasa, hingga pengamanan dari potensi gangguan eksternal yang dapat memengaruhi keberlangsungan proyek.
Bagi PLN, skema pendampingan tersebut menjadi salah satu upaya untuk memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berlangsung secara tertib dan akuntabel.
Tinjauan ke GI 150 kV Selaru dan GI 150 kV Sebuku juga menjadi tindak lanjut dari rangkaian komunikasi dan audiensi antara PLN UPP KLT 4 dengan Kejati Kalsel. Turun langsung ke lokasi membuat pembahasan dapat dilakukan dengan merujuk pada kondisi aktual proyek.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir jajaran PLN UPP KLT 4, mulai dari Manager, Asisten Manajer Pengendalian Proyek, Asisten Manajer Konstruksi dan Pengendalian Proyek Unit (KPPU) beserta tim. Hadir pula perwakilan Pusat Manajemen Proyek (Pusmanpro), PT Nusantara Power Construction, dan PT Hasta Prajatama.
Pengawalan tersebut menjadi bagian dari upaya PLN menjaga agar pembangunan proyek strategis ketenagalistrikan di Kotabaru dapat terus berjalan hingga tahap penyelesaian. Di sisi lain, koordinasi dengan Tim PPS Kejati Kalsel menjadi ruang untuk mengidentifikasi sejak dini berbagai persoalan yang dapat memengaruhi kelancaran pembangunan.
Dengan pendekatan tersebut, pengawasan proyek tidak hanya berorientasi pada progres fisik, tetapi juga pada tertib administrasi, kepastian koordinasi dan pengelolaan potensi risiko selama proses pembangunan berlangsung. (*)
