Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN — Kerusakan pada lintasan jogging track Stadion Batakan yang baru seumur jagung kembali memunculkan pertanyaan besar terkait efektivitas pengawasan pemerintah terhadap proyek infrastruktur publik.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili Adinegara, menilai lemahnya kontrol kualitas menjadi salah satu penyebab fasilitas baru bernilai miliaran rupiah ini sudah menunjukkan kerusakan.
Proyek jogging track senilai Rp4,9 miliar yang dikerjakan CV Utama Jaya Karya baru rampung Oktober 2025 dan masih berada dalam masa pemeliharaan enam bulan. Namun, kerusakan pada rubber flooring sudah tampak meski lintasan belum lama digunakan.
Kondisi ini membuat DPRD mempertanyakan sejauh mana pengawasan pemerintah selama dan setelah proyek berlangsung.
Halili menegaskan bahwa pernyataan DPPR yang menduga kerusakan diakibatkan “cakaran kucing” tidak masuk akal secara konstruksi.
Menurutnya, pernyataan tersebut justru memperlihatkan bahwa ada persoalan dalam kualitas pekerjaan maupun proses pengawasan yang dilakukan instansi terkait.
“Ini soal logika. Masa iya fasilitas senilai hampir lima miliar bisa rusak karena hewan liar? Yang kita pertanyakan adalah bagaimana pengawas memastikan kualitas material dan pekerjaan di lapangan,” tegas Halili, Rabu (26/11/2025)
Ia menilai kerusakan yang muncul di awal masa pemeliharaan berpotensi memburuk jika tidak segera ditangani. Untuk itu, ia mendesak kontraktor agar bertanggung jawab penuh melakukan perbaikan sesuai mekanisme pemeliharaan.
“Kalau baru beberapa minggu saja sudah rusak, bagaimana nanti setelah dipakai berbulan-bulan. Pengawasan harus diperkuat agar fasilitas publik tidak cepat rusak,” ujarnya.
Sebelumnya, Kabid Pengawasan dan Pengendalian DPPR Balikpapan, Budhi Setya Wirastama, menyatakan kerusakan diakibatkan aktivitas hewan liar yang berkeliaran di kawasan stadion, seperti anjing dan kucing. Meski begitu, DPPR tetap meminta kontraktor memperbaiki seluruh kerusakan selama masa pemeliharaan.
DPRD menegaskan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar pengawasan proyek infrastruktur, mengingat fasilitas publik seharusnya memiliki kualitas yang kuat dan bertahan lama.
Kasus jogging track Batakan, kata Halili, menjadi pengingat penting bahwa pengawasan tak boleh longgar, terutama pada proyek bernilai besar yang digunakan masyarakat luas. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
