Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan mendorong Pemerintah Kota Balikpapan untuk lebih serius mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah rendahnya realisasi pendapatan hingga pertengahan tahun 2026. Hal tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam Rapat Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap jawaban Wali Kota atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Senin (20/7/2026).
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengatakan seluruh fraksi sepakat bahwa peningkatan PAD harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terlebih di tengah tren penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Fraksi-fraksi mendorong pemerintah kota agar lebih maksimal menggali seluruh potensi yang ada sehingga target PAD dapat tercapai. Ini menjadi perhatian karena target PAD tahun sebelumnya juga belum berhasil direalisasikan sesuai harapan,” ujar Alwi.
Menurutnya, sejumlah fraksi menyampaikan kekhawatiran terhadap capaian PAD pada tahun berjalan. Hingga memasuki bulan ketujuh atau Juli 2026, realisasi PAD dinilai masih jauh dari target yang telah ditetapkan dalam APBD.
“Beberapa fraksi bahkan menyampaikan rasa pesimis karena realisasi PAD hingga saat ini masih belum mencapai Rp500 miliar, sedangkan target yang ditetapkan sekitar Rp1,58 triliun. Sementara pada tahun depan target PAD diperkirakan akan kembali meningkat,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjut Alwi, menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah yang lebih konkret untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satunya dengan mengoptimalkan sektor-sektor yang memiliki potensi besar memberikan kontribusi terhadap PAD.
Selain mengejar target pendapatan, DPRD juga mengingatkan pentingnya mencegah kebocoran PAD. Fraksi-fraksi menilai masih adanya sistem pengelolaan yang dilakukan secara manual berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan daerah.
“Fraksi meminta agar jangan sampai terjadi kebocoran PAD. Sistem yang masih manual perlu segera dibenahi melalui digitalisasi agar pengelolaan pendapatan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan optimal,” tegasnya.
DPRD berharap berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Balikpapan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dengan meningkatnya PAD, diharapkan pembangunan dan pelayanan publik dapat terus berjalan meski terjadi penurunan transfer dana dari pemerintah pusat. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
