Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Fraksi NasDem DPRD Kota Balikpapan menyoroti persoalan kemacetan yang kian memburuk di sejumlah titik kota. Sorotan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi atas Perubahan Nota Penjelasan Wali Kota terhadap Raperda APBD 2026 yang digelar di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Kamis (20/11/2025).
Anggota Fraksi NasDem, Siska Anggreni, menyebut pertumbuhan jumlah kendaraan di Balikpapan tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kualitas jalan. Akibatnya, kemacetan semakin sering terjadi, terutama pada jam-jam sibuk di kawasan pusat kota, akses menuju perumahan padat penduduk, hingga area bisnis dan perdagangan.
“Beberapa ruas jalan utama sudah tidak mampu menampung lonjakan kendaraan. Jika tidak ditangani segera, kemacetan akan menjadi masalah permanen yang menghambat mobilitas warga,” ujar Siska.
Menurut NasDem, pemerintah harus mengambil langkah strategis dan terukur. Mereka mendorong adanya rekayasa lalu lintas yang lebih komprehensif, seperti perubahan arus jalan, optimalisasi simpang padat, serta peningkatan pengawasan petugas di lapangan. Selain itu, penataan parkir yang selama ini kerap memakan badan jalan juga dinilai perlu menjadi perhatian serius.
Fraksi NasDem juga mengusulkan pembukaan akses jalan alternatif untuk menyebar beban lalu lintas, terutama pada kawasan yang menjadi penghubung ke pusat ekonomi kota. Pemanfaatan teknologi monitoring lalu lintas berbasis CCTV dan sistem kontrol arus juga disebut penting untuk mendukung pengambilan keputusan di lapangan.
“Kita butuh solusi jangka pendek dan jangka panjang. Rekayasa lalu lintas yang tepat akan membantu mengurai kemacetan, tetapi di sisi lain, perencanaan jangka panjang seperti pembukaan jalan baru harus mulai dipertimbangkan,” jelasnya.
NasDem menilai perbaikan sektor transportasi harus berjalan paralel dengan persoalan lainnya seperti banjir dan penurunan fiskal daerah.
Dengan terbatasnya anggaran akibat pemotongan dana transfer pusat, pihaknya meminta pemerintah menempatkan penanganan kemacetan sebagai program prioritas karena berkaitan langsung dengan kenyamanan dan efektivitas aktivitas masyarakat.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari pembahasan awal Raperda APBD 2026. Catatan dan rekomendasi dari Fraksi NasDem diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah kota dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga Balikpapan. (yud/ADV/ DPRD Balikpapan)
