Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menyoroti lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam proses penyusunan program kerja pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikannya usai RDP dengan OPD terkait yang membahas penyesuaian kegiatan tahun anggaran 2026, di gedung DPRD Kota Balikpapan, Senin (13/10/2025).
Menurut Taufik, hingga saat ini masih banyak usulan dan hasil pembahasan DPRD yang tidak tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Padahal, berbagai masukan tersebut telah disusun berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RDP), kunjungan lapangan, maupun sidak bersama OPD terkait.
“Program-program yang kami hasilkan dari RDP, kunjungan lapangan, dan sidak bersama OPD tidak muncul di SIPD. Justru yang masuk hanya program internal dari dinas,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan masih kurangnya keselarasan antara proses perencanaan teknis di tingkat OPD dan hasil pembahasan di DPRD. Padahal, DPRD sebagai representasi masyarakat memiliki fungsi penting dalam menyerap aspirasi publik dan memastikan kebijakan pembangunan daerah berpihak pada kebutuhan masyarakat luas.
“Kalau aspirasi masyarakat tidak diperjuangkan, lalu apa gunanya DPRD. Kepercayaan publik terhadap lembaga ini bisa hilang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Taufik menilai pentingnya keterlibatan Bappeda sebagai lembaga perencana agar dapat berperan aktif menyatukan berbagai program lintas sektor. Dengan begitu, setiap usulan dari DPRD maupun hasil musyawarah masyarakat dapat dikompilasi dan diakomodasi secara sistematis ke dalam dokumen perencanaan daerah.
Ia juga mengingatkan agar setiap OPD tidak hanya berfokus pada program yang bersifat internal atau kepentingan golongan tertentu. Sebaliknya, kata dia, setiap penyusunan kegiatan harus mengutamakan hasil musyawarah bersama dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Jangan hanya program kepentingan golongan yang dimasukkan. Program prioritas yang sudah dibahas bersama harus diperjuangkan,” tandasnya.
Taufik berharap ke depan, koordinasi antara OPD dan Bappeda bisa lebih terbuka dan partisipatif, sehingga penyusunan program kerja tahun 2026 benar-benar mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Kita ingin pembangunan Balikpapan berjalan sesuai arah kebutuhan masyarakat, bukan hanya berdasarkan keinginan dinas tertentu,” pungkasnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
