Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan resmi menyampaikan Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Penyampaian dilakukan Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, dalam rapat paripurna DPRD di lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Jumat (12/9/2025).
Dalam paparannya, Bagus menyampaikan bahwa pendapatan daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp3,83 triliun. Komposisinya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,58 triliun, Pendapatan Transfer Rp2,25 triliun, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp4,5 miliar.
Menurut dia bahwa PAD Kota Balikpapan terutama disumbang oleh Pajak Daerah sebesar Rp1,33 triliun, Retribusi Daerah Rp171,83 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp24,01 miliar, dan Lain-lain PAD yang Sah Rp52,16 miliar.
Adapun pendapatan transfer diproyeksikan berasal dari pemerintah pusat Rp1,87 triliun dan transfer antar daerah Rp373,68 miliar.
Sementara itu, belanja daerah tahun 2026 dianggarkan Rp4,28 triliun. Menurut Bagus, alokasi tersebut akan difokuskan pada sektor-sektor strategis, seperti pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur perkotaan, penguatan ekonomi lokal, peningkatan ketahanan pangan, hingga penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
“APBD 2026 ini kami susun dengan orientasi pada kesejahteraan masyarakat. Setiap rupiah anggaran harus memberi dampak langsung, terutama di bidang pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur yang menunjang aktivitas warga,” ujar Bagus.
Meski kebutuhan belanja lebih tinggi dibandingkan pendapatan, Pemkot Balikpapan memastikan struktur APBD tetap berimbang. Selisih kebutuhan akan ditutup melalui pembiayaan daerah, salah satunya dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 sebesar Rp450 miliar.
Bagus menegaskan, kebijakan fiskal Pemkot Balikpapan dalam APBD 2026 diarahkan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memperkuat fondasi pembangunan menuju kota yang modern, inklusif, dan berdaya saing.
“Balikpapan berada pada posisi strategis sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara. Karena itu, kami harus memastikan arah pembangunan kota tetap konsisten, dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” tambahnya. (yud/ADV/Diskominfo Balikpapan)
