Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan dan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) terus ditekankan meski berbagai kendala masih menghadang. Sepanjang 2024, sebanyak 22 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
Hingga akhir tahun, 7 Raperda dari Propemperda dan 2 Raperda kumulatif terbuka berhasil disahkan, belum termasuk Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Meski demikian, Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri mengakui masih terdapat hambatan signifikan, seperti minimnya sinkronisasi antara Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan para pemangku kepentingan.
“Kita harus meningkatkan sinergi agar realisasi Propemperda lebih optimal. Ini pelajaran penting dari capaian tahun 2023,” ungkap Alwi belum lama ini.
Untuk tahun 2025, sebanyak 26 usulan Raperda telah dimasukkan dalam Propemperda. Hal ini menunjukkan komitmen DPRD dan Pemkot Balikpapan dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat.
Alwi menekankan pentingnya Propemperda sebagai instrumen perencanaan yang terstruktur dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif.
Selama 2024, DPRD Kota Balikpapan juga berhasil menyelesaikan 9 naskah akademik dan 5 kajian akademik dengan dukungan universitas ternama seperti Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (UM), dan Universitas Balikpapan (Uniba).
Hal ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat landasan hukum dan menjawab permasalahan sosial.
“Sebagai pelayan masyarakat, kita wajib proaktif dan responsif terhadap aspirasi warga. Dengan upaya ini, saya optimis di tahun 2025 kita dapat bekerja lebih efektif,” tegas Alwi.
DPRD dan Pemkot Balikpapan berharap agenda pembentukan Perda tahun depan dapat berjalan lebih efisien dan memberikan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat. (Djo)
