Berdayakan Petani Lokal, Dewan Kaji Program Kemandirian Pangan

Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Komisi I DPRD Kota Balikpapan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Universitas Negeri Malang, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Bulog dan kelompok tani. Kegiatan ini untuk mengkaji strategi penguatan implementasi program kemandirian pangan, Senin (5/11/2024)

Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, menerangkan mengawali kesempatan ini pembahasan berfokus pada pemetaan potensi pangan lokal. Tujuannya, agar Balikpapan tidak harus bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, semisal Jawa dan Sulawesi.

Dari diskusi tersebut, lanjut Iwan bahwa pihaknya ingin mencermati potensi-potensi produksi pangan yang perlu pengembangan. Selain juga peluang mengoptimasi penerapan inovasi pertanian, semisal smart farming maupun pembudidayaan ikan.

“Selama ini, kebutuhan pangan kita masih bergantung dari luar daerah. Kami ingin mencari potensi lokal, misalnya ubi dan komoditas hortikultura lainnya,” terangnya.

Tak hanya itu, menurut dia pentingnya peningkatan produktivitas dengan penyediaan alat pertanian, dan dukungan penelitian, serta pemberdayaan petani.

Iwan juga menyoroti perlunya kolaborasi pemerintah dan swasta dalam upaya pemanfaatan lahan guna meningkatkan produksi pangan lokal.

“Kota Balikpapan saat ini memiliki potensi untuk pengembangan sektor perkebunan ubi, pisang, dan pepaya. Jika ada masyarakat yang ingin mengembangkan produk lokal, kita perlu mendorong mereka demi kemandirian pangan di Balikpapan,” tuturnya.

Ketahanan pangan menurutnya perlu mendapat perhatian serius mulai dari hulu hingga hilir. DP3 bertanggung jawab atas produksi, Dinas UMKM mendukung inovasi pengolahan, dan Dinas Perdagangan mengurus pemasaran.

Selain itu, ia menekankan pentingnya mendorong nilai tambah pada produk lokal agar mampu bersaing di pasar.

“Jika hanya memproduksi tanpa pengolahan yang inovatif, harga bisa kalah saing dengan produk luar. Sehingga pihaknya berharap kajian ini nantinya mampu menghasilkan rekomendasi dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi geografis dan sosial di kota Balikpapan,” pungkasnya. (Djo/ADV/DPRD Balikpapan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *