Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) tahun anggaran 2025 di Kota Balikpapan terhambat. Lantaran Alat Kelengkapan Dewan (AKD) mulai Komisi hingga badan-badan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi lembaga Legislatif belum terbentuk.
Diketahui, penyusunan RAPBD tahun anggaran 2025 tengah dibahas dalam laporan kinerja Penjabat Sementara (Pjs) kepala daerah dengan Pejabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik. Adapun yang para Pjs kepala daerah diminta mempercepat penyusunan RAPBD 2025.
Pjs Wali Kota Balikpapan Ahmad Muzakkir mengatakan, gubernur mengingatkan jangan sampai dalam proses penyusunan RAPBD ada kaidah yang terlewati. Semua harus sesuai mekanisme yang benar.
Mengingat dalam proses penetapan RAPBD terdapat pedoman penyusunan sesuai permendagri. Ini melibatkan eksekutif dan legislatif. Pemkot Balikpapan sementara ini menunggu kesiapan alat kelengkapan dewan (AKD).
“Itu juga penting karena pembahasan melibatkan kedua pihak. Maka perlu kita pastikan berjalan baik dari DPRD Balikpapan dengan membentuk AKD,” katanya.
Dia menjelaskan, bahwa terakhir kali pihaknya sudah melakukan tahapan penjelasan nota keuangan. Kini menanti rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi dan beberapa tahapan selanjutnya hingga dilakukan pengesahan APBD 2025.
“Deadline penetapan APBD 2025 paling lambat 30 November. Dan proses penetapan RAPBD harus sesuai dengan pedoman. Termasuk dari DPRD Balikpapan,” tuturnya.
Meski ada opsi mengikuti perwali, tidak perlu menunggu AKD. Namun, Pemkot Balikpapan tidak menginginkan hal tersebut. Sehingga Pihaknya menunggu AKD rampung dan penjadwalan rapat paripurna dari legislatif.
“Semua unsur pimpinan DPRD Balikpapan sudah berkomitmen untuk melakukan percepatan penetapan RAPBD,” tuturnya.
Isinya nanti sesuai rencana program-program yang disiapkan untuk masyarakat. Seperti penyediaan fasilitas dan pelayanan publik. Dia berharap penetapan APBD 2025 bisa rampung pada pekan pertama November. (Djo/ADV/Diskominfo Balikpapan)
