Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMK/SMA di lembaga pendidikan pemerintah masih menjadi sorotan. Selain terkait daya tampung terbatas dan biaya, muncul dugaan kecurangan yang merugikan warga kurang mampu.
“Pendidikan merupakan kebutuhan yang wajib diwujudkan oleh pemerintah, hal ini sesuai dengan undang-undang. Namun, kenyataannya untuk masuk sekolah SMK/SMA negeri sangat sulit, khusunya di Balikpapan,” kata Wakil Ketua GP Anshor Kaltim Zona Balikpapan, Muhammad Rafi’i kepada wartawan, Sabtu (29/6/2024).
Karena sulitnya masuk sekolah negeri, lanjut dia, banyak anak-anak lulusan SMP di Balikpapan tidak bisa melanjutkan sekolah, mau masuk swasta namun terkendala biaya, padahal nilai sangat baik.
“Seharusnya Gubernur Kaltim bisa mengambil kebijakan, agar anak-anak tetap bisa melanjutkan sekolah. Dan melakukan monitoring ke sekolah-sekolah untuk menanyakan kendala yang terjadi,” terangnya.
Dia mempertanyakan, bahwa jika terkendala sekolah, kenapa tidak membangun sekolah, kalau di Balikpapan saja masih ada lahan yang masih bisa dibangun, salah satunya lahan di Puskib.
“Permasalahan ini masih saja terus terjadi setiap tahunnya. Jadi harusnya Pemprov Kaltim bisa mencarikan solusi, agar permasalahan ini bisa diatasi,” ujarnya.
Menurut dia pembangunan sekolah memang sangat dibutuhkan, mengingat Balikpapan merupakan salah satu kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang nantinya jumlah penduduk akan terus bertambah.
“Dengan terus bertambahnya jumlah penduduk kebutuhan dunia pendidikan pastinya akan bertambah. Sehingga harus ada solusi untuk mengatasi permasalahan ini, sebelum terlambat,” tuturnya.
Dia menyakini, jika permasalahan ini terus terjadi, maka SDM warga Kaltim akan jauh tertinggal dengan daerah lain. Oleh sebab itu, harus ada solusi sebelum hal itu terjadi.
“Jika Pj Gubernur Kaltim tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada di Kaltim mendingan mudur saja,” pungkasnya. (Djo)
