Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Kepala Dinas Perhubungan Balikpapan Adwar Skenda Putra menegaskan penyedia transportasi online wajib menyediakan shelter.
Hal itu disampaikan untuk menegaskan terkait surat edaran adanya larangan angkutan online untuk mengangkut penumpang di kawasan di Pelabuhan Semayang dan Bandara SAMS Sepinggan.
‘Jadi terkait edaran itu begini, mitra pemilik aplikator ini harus pintar menerjemahkan. Jadi kebijakan tesebut melatarbelakangi, adalah mitra aplikator angkutan online dengan angkutan kota. Hal tersebut tidak sedikit, hampir berulang-ulang,” kata pria yang akrab disapa Edo ini ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (29/4/2024).
Menurutnya, terbitnya surat edaran tersebut dilatarbelakangi dengan perselisihan antara penyedia angkutan online dengan transportasi umum yang terus terjadi di kawasan di Pelabuhan Semayang dan Bandara SAMS Sepinggan.
Dia menjelaskan, pada tahun 2017 lalu, sebenarnya sudah ada kebijakan tersebut, yang diambil oleh wali kota saat itu, yang meminta kepada setiap penyedia angkutan online itu menyediakan shelter di setiap titik antar-jemputnya.
Hal itu wajib disediakan oleh aplikator dan titik-titiknya itu sudah ada kesepakatan, baik di wilayah Pelabuhan Semayang maupun di bandara SAMS Sepinggan.
“Hal tersebut sudah dilaksanakan di beberapa daerah (luar Balikpapan, Red). Hal itu wajib dilaksanakan, jadi saya tidak ada melarang transportasi online, hanya perlu diatur karena kota ini perlu diatur supaya tertib dan aman,” tegas Edo
Dan yang kedua, lanjut Edo, surat edaran tersebut sifatnya hanya sementara, dilaksanakan karena adanya gesekan yang terjadi di 2 titik tersebut yakni di pelabuhan Semayang dan bandara SAMS Sepinggan.
“Untuk penyedia angkutan online itu rezekinya bukan di situ saja masih banyak pelanggan yang bisa dijemput dari rumah, tapi untuk aktifkan kota itu hanya bisa jalan di koridornya saja, hanya sesuai trayeknya saja tidak bisa kemana-mana,” pungkasnya. (Djo)
