Lintasbalikpapan.com, SAMARINDA – Pemadaman listrik yang terus berulang di sejumlah wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) sejak pertengahan Juni 2026 menuai sorotan DPRD Kaltim. PT PLN (Persero) didesak tidak hanya segera menuntaskan gangguan pasokan listrik, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. Ia menilai pemadaman listrik yang terjadi berulang kali telah mengganggu aktivitas rumah tangga, menurunkan produktivitas masyarakat, hingga berpotensi memukul pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, keluhan masyarakat dari berbagai kalangan terus bermunculan. Kondisi tersebut membuat PLN perlu mengambil langkah konkret, salah satunya memberikan kompensasi kepada pelanggan terdampak melalui potongan tagihan listrik pascabayar.
“Warga dan pelaku UMKM sudah terlalu banyak dirugikan oleh pemadaman ini. Sehingga PLN wajib memberikan kompensasi. Satu di antaranya seperti potongan tagihan,” tegas Agusriansyah, Selasa (17/11/2026).
Ia juga menilai penjelasan PLN selama ini belum sepenuhnya menjawab keresahan masyarakat. Keterangan mengenai pemeliharaan dan perbaikan pembangkit dinilai belum cukup tanpa disertai penjelasan menyeluruh mengenai penyebab gangguan listrik yang terjadi.
Masyarakat, lanjutnya, berhak mengetahui apakah pemadaman yang melanda Samarinda, Balikpapan, dan sejumlah wilayah lain di Kaltim disebabkan kerusakan mendadak pada unit pembangkit atau merupakan bagian dari proyek pembenahan jaringan listrik secara menyeluruh.
“Alasan perbaikan pembangkit saja tidak cukup. Masyarakat berhak tahu, apakah ini sekadar kerusakan mendadak, atau pembenahan jaringan secara menyeluruh,” beber legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Agusriansyah meminta PLN menyampaikan informasi secara terbuka agar tidak terus menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Menurutnya, penjelasan mengenai kondisi sistem kelistrikan harus disampaikan secara jujur dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami publik.
Keterbukaan tersebut, kata dia, perlu mencakup riwayat pemadaman, kapasitas daya yang mampu dihasilkan pembangkit, jumlah kebutuhan listrik saat beban puncak, hingga ketersediaan cadangan daya.
Selain itu, PLN juga diminta menjelaskan tingkat keandalan jaringan listrik saat ini serta langkah tercepat yang disiapkan untuk mengantisipasi gangguan serupa agar tidak terus berulang.
“PLN harus terbuka, membeberkan kondisi pasokan dan cadangan daya listrik kita. Agar publik paham situasi yang sebenarnya terjadi dalam PLN,” terangnya.
Lebih jauh, DPRD Kaltim menuntut PLN segera menyusun langkah penanganan yang konkret dan terukur. Upaya perbaikan diharapkan tidak hanya menjadi penjelasan kepada publik, tetapi benar-benar mampu mengakhiri persoalan pemadaman yang selama ini mengganggu aktivitas masyarakat.
Agusriansyah memastikan pihak legislatif akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat untuk mengawal proses pembenahan kelistrikan di lapangan sekaligus memastikan hak-hak pelanggan tetap diperhatikan.
“Kami akan mengawal ketat pembenahan ini. Karena masyarakat tidak boleh terus dirugikan, tanpa kepastian perbaikan yang konkret,” tegas politisi dari daerah pemilihan (Dapil) VI Bontang, Kutai Timur (Kutim), dan Berau tersebut. (ADV/DPRD Kaltim)












