Lintasbalikpapan.com, KALTIM – Kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk menyediakan kebun plasma bagi masyarakat masih menjadi persoalan di Kalimantan Timur (Kaltim). Sejumlah kelompok masyarakat bahkan telah menyampaikan pengaduan kepada DPRD Kaltim karena merasa belum memperoleh hak atas kebun plasma maupun skema kemitraan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengatakan persoalan pemenuhan plasma menjadi salah satu keluhan yang kerap diterima pihaknya, khususnya dari masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan perkebunan.
“Banyak masyarakat atau kelompok masyarakat yang menyampaikan bahwa ada sejumlah perusahaan di Kaltim belum memenuhi kewajiban plasma,” jelas Firnadi, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, berbagai pengaduan tersebut menunjukkan masih adanya persoalan dalam hubungan kemitraan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat. Padahal, warga di sekitar kawasan perkebunan semestinya turut memperoleh manfaat ekonomi dari investasi sektor kelapa sawit.
Firnadi menyebut, persoalan tersebut juga telah menjadi perhatian Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim dan masuk dalam daftar permasalahan yang sedang ditangani.
Karena itu, pemenuhan kewajiban plasma perlu mendapat perhatian serius. Keberadaan perusahaan perkebunan, kata dia, seharusnya tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
“Apalagi, sektor perkebunan kelapa sawit selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat di sejumlah wilayah Kaltim,” terangnya.
Ia mengingatkan, apabila kewajiban perusahaan tidak terpenuhi, masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan berisiko kehilangan manfaat ekonomi yang semestinya diperoleh melalui pola kemitraan tersebut.
Untuk menyelesaikan persoalan ini, Firnadi mendorong pemerintah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Pemeriksaan tersebut mencakup dokumen perizinan, kesepakatan kemitraan, hingga realisasi kewajiban perusahaan di lapangan.
“Penyelesaian persoalan plasma perlu dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan, kesepakatan kemitraan, serta realisasi kewajiban perusahaan di lapangan,” tegas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Menurutnya, pendataan secara terperinci diperlukan agar pemerintah dapat mengidentifikasi perusahaan yang telah memenuhi kewajiban maupun yang masih memiliki persoalan dalam pelaksanaan kemitraan.
Firnadi menegaskan, evaluasi sektor perkebunan tidak cukup hanya melihat luas lahan atau jumlah perusahaan yang beroperasi. Hubungan kemitraan dengan masyarakat juga harus menjadi bagian penting dalam penataan perkebunan di Kaltim.
“Pekebun lokal harus mendapatkan perhatian. Agar keberadaan industri sawit benar-benar memberikan dampak terhadap perekonomian daerah,” harap Firnadi, politikus dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Kutai Kartanegara (Kukar) tersebut. (ADV/DPRD Kaltim)






