Antrean Pertalite Mengular di Kaltim, DPRD Sebut Kuota Hanya 529 Ribu Kiloliter dari Usulan 1,29 Juta

Lintasbalikpapan.com, KALTIM – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi keluhan masyarakat. Kondisi tersebut terutama terjadi pada pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite, sementara pasokan produk BBM lainnya disebut relatif aman.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, H Sabaruddin Panrecalle, mengatakan berbagai laporan masyarakat yang diterima dewan mengarah pada persoalan tersendatnya pasokan Pertalite di sejumlah SPBU.

“Untuk jenis BBM yang lain tidak ada masalah dan tidak pernah terjadi antrean. Berdasarkan laporan masyarakat yang kami terima, antrean panjang di mana-mana ini murni hanya terjadi pada Pertalite,” kata Sabaruddin, Senin, (16/11/2026).

Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan ketimpangan antara kebutuhan riil masyarakat dan kuota yang disetujui pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sebelumnya telah menghitung kebutuhan BBM untuk seluruh kabupaten dan kota, kemudian mengajukan kuota yang dinilai mencukupi. Namun, realisasi kuota yang disetujui jauh lebih rendah dari usulan daerah.

Sabaruddin menyebut, kondisi itu membuat pasokan Pertalite yang dapat disalurkan Pertamina menjadi terbatas. Selisih antara kuota yang diajukan dan yang disetujui pemerintah pusat pun dinilai menjadi salah satu pemicu antrean panjang di berbagai SPBU.

“Total kuota yang kami ajukan itu sekitar 1.299.000 kiloliter. Tetapi yang dipenuhi hanya 529.000 kiloliter. Artinya, ada kekurangan pasokan yang sangat besar. Datanya hampir setengah dari total kebutuhan,” beber legislator Partai Gerindra tersebut.

Melihat kondisi yang dinilai menghambat aktivitas masyarakat, Komisi II DPRD Kaltim berencana membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat dalam waktu dekat.

Sabaruddin mengatakan, meskipun Kota Balikpapan telah memperoleh tambahan kuota melalui upaya tersendiri, masih terdapat sembilan kabupaten dan kota lainnya di Kaltim yang membutuhkan penambahan pasokan.

Karena itu, DPRD Kaltim akan berkoordinasi dengan para pemangku kebijakan di tingkat nasional untuk memperjuangkan tambahan kuota BBM bersubsidi. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu memperbaiki distribusi Pertalite sehingga antrean di SPBU berkurang.

“Dalam waktu dekat, kami akan menemui BPH Migas dan Komisi XII DPR RI. Yakni, untuk meminta penambahan kuota BBM ini. Agar persoalan antrean di daerah bisa segera tuntas,” ungkap Sabaruddin, politikus dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Balikpapan tersebut.

DPRD Kaltim berharap penambahan kuota dapat menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai daerah, sehingga warga tidak lagi harus menghabiskan waktu lama untuk mendapatkan Pertalite. (ADV/DPRD Kaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *