DPRD Kaltim Soroti Data Pasien HIV Lintas Daerah, Penanganan Diminta Terintegrasi

Lintasbalikpapan.com, SAMARINDA — Persoalan pendataan pasien HIV/AIDS menjadi salah satu tantangan dalam penanganan penyakit tersebut di Kalimantan Timur (Kaltim). Mobilitas pasien yang menjalani pengobatan di luar daerah asal membuat data pelayanan di fasilitas kesehatan tidak selalu mencerminkan jumlah penderita yang berasal dari wilayah setempat.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengungkapkan persoalan itu terlihat dari pelayanan pasien HIV di sejumlah rumah sakit. Salah satunya di Rumah Sakit Kudungga, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), yang tercatat menangani 141 pasien HIV.

Namun, jumlah tersebut tidak seluruhnya merupakan warga Kutai Timur. Sebagian pasien berasal dari daerah lain, di antaranya Kabupaten Berau dan Kota Bontang.

Kondisi ini, menurut Darlis, menunjukkan perlunya integrasi dan penyelarasan data pasien HIV/AIDS antardaerah. Dengan sistem pendataan yang terhubung, pemerintah dapat memperoleh gambaran lebih akurat mengenai jumlah pasien sekaligus memastikan kebutuhan layanan kesehatan terpenuhi.

“Kami kemarin, juga bertemu dengan Rumah Sakit Kudungga, di Sangatta. Ada beberapa pasien HIV yang ditangani di sana. Rumah sakit tersebut menangani 141 orang,” kata Darlis, Minggu (15/11/2026)

Dia menjelaskan, pelayanan pasien HIV umumnya dimulai dari fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, seperti puskesmas. Apabila kondisi pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, tenaga medis akan merujuknya ke rumah sakit.

Persoalan muncul ketika pasien yang membutuhkan rujukan berasal dari kabupaten atau kota berbeda. Meski masih berada dalam satu wilayah provinsi, pasien bisa mendapatkan pengobatan di fasilitas kesehatan yang berada di luar daerah administrasi asalnya.

Situasi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan koordinasi, terutama terkait pendataan, pembagian tanggung jawab pelayanan, hingga kesinambungan pengobatan pasien.

Darlis menegaskan, persoalan administrasi dan batas wilayah tidak boleh menghambat pelayanan kesehatan. Setiap fasilitas kesehatan harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan pasien tetap memperoleh penanganan sesuai kebutuhan medisnya.

“Jangan sampai, satu rumah sakit membebankan penanganan kepada rumah sakit lainnya. Persoalan ini harus dihadapi oleh seluruh fasilitas kesehatan kita. Baik puskesmas, maupun rumah sakit,” terang legislator Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Menurutnya, fasilitas kesehatan di setiap daerah perlu mengambil bagian dalam penanggulangan HIV/AIDS. Peran itu mencakup pelayanan awal, pemeriksaan, pengobatan, hingga proses rujukan pasien.

Koordinasi antarfasilitas kesehatan juga dinilai penting agar pasien yang berpindah tempat pengobatan tidak kehilangan akses terhadap layanan. Dengan demikian, penanganan dapat berlangsung secara berkelanjutan meskipun pasien menjalani pengobatan di luar daerah asalnya.

Persoalan pendataan dan koordinasi lintas wilayah tersebut turut menjadi perhatian DPRD Kaltim dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan HIV/AIDS. Darlis menyebut, hal itu akan menjadi salah satu poin yang perlu dibahas lebih lanjut dalam penyusunan regulasi.

“Penanganan pasien tidak hanya berfokus pada wilayah asal. Tetapi juga memastikan, fasilitas kesehatan yang menjadi tempat pengobatan, mampu memberikan pelayanan secara berkelanjutan,” harap Darlis, politisi dari daerah pemilihan (Dapil) I Samarinda itu. (ADV/DPRD Kaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *