Lintasbalikpapan.com, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) terus mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Regulasi ini disiapkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi persoalan dalam pengelolaan pertambangan batuan di daerah.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda MBLB DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa penyusunan aturan tersebut harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, perda yang nantinya dihasilkan tidak bertentangan dengan kebijakan nasional maupun kewenangan pemerintah pusat.
“Kami memastikan aturan daerah ini sejalan dengan undang-undang di atasnya. Sehingga, tidak menimbulkan masalah baru saat diterapkan,” ujar Reza, Selas (17/11/2026).
Untuk memastikan keselarasan regulasi, Pansus telah melakukan konsultasi langsung dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Konsolidasi juga dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurut Reza, koordinasi dengan kedua kementerian tersebut menjadi langkah penting agar setiap pasal yang dirumuskan memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat diterapkan di lapangan.
“Langkah ini diambil guna memastikan setiap pasal yang dirumuskan tetap berada dalam koridor hukum nasional. Kemudian, agar tidak bertentangan dengan kewenangan pemerintah pusat,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.
Ia menambahkan, masukan dari pemerintah pusat menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan draf Ranperda MBLB. Hal itu diperlukan agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga dapat dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Masukan dari pemerintah pusat sangat membantu kami. Yakni, menjaga agar aturan ini tetap patuh pada hierarki hukum yang berlaku,” terangnya.
Di sisi lain, pembahasan Ranperda MBLB juga mempertimbangkan kebutuhan dan persoalan yang berkembang di lapangan. Pansus telah menyerap berbagai pandangan dari pelaku usaha pertambangan, instansi teknis terkait, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim.
Pelibatan berbagai pihak tersebut bertujuan agar aturan yang disusun tidak hanya berorientasi pada aspek regulasi, tetapi juga mampu menjawab tantangan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan serta memperhatikan kepentingan masyarakat lokal.
Reza menyebut, berbagai usulan dari daerah telah dihimpun dan menjadi bahan pembahasan untuk memperkuat substansi Ranperda.
“Aspirasi dari pelaku usaha dan pemerintah daerah kami jadikan bahan utama. Khususnya dalam menyusun pasal-pasal yang paling dibutuhkan masyarakat,” tuturnya.
Ke depan, Pansus DPRD Kaltim berkomitmen menjaga proses pembahasan tetap terbuka dan mengikuti seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan regulasi tersebut juga akan dilakukan secara cermat tanpa terburu-buru.
Sebelum draf Ranperda disahkan menjadi peraturan daerah (Perda), Pansus masih akan memperluas ruang diskusi dengan melibatkan kalangan akademisi dan tokoh masyarakat.
Reza menegaskan, partisipasi publik menjadi bagian penting agar aturan mengenai pertambangan MBLB dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan memperoleh masukan dari kelompok masyarakat yang lebih luas.
“Pembahasan akan terus berjalan sesuai prosedur. Dan, kami segera mengundang akademisi dan para tokoh masyarakat untuk memberikan masukannya kepada kami,” beber Reza, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim. (ADV/DPRD Kaltim)






