Lintasbalikpapan.com, SAMARINDA — Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran 2027 akhirnya dilakukan pada Kamis (19/11/2026). Namun, keterlambatan lebih dari tiga bulan dari jadwal awal tersebut menuai sorotan dalam Rapat Paripurna (Rapur) ke-36 DPRD Kaltim.
Sorotan itu disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, melalui interupsi saat rapat berlangsung di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Darlis mempertanyakan keterlambatan penandatanganan kesepakatan tersebut karena dinilai berpotensi memangkas waktu pembahasan substansi APBD 2027. Ia khawatir kondisi itu berdampak terhadap kualitas perencanaan dan pengalokasian anggaran daerah.
Selain persoalan waktu, Darlis juga mempertanyakan pelaksanaan Rapur ke-36 yang menurutnya tidak tercantum dalam agenda Badan Musyawarah (Banmus) yang diterimanya.
“Di dalam jadwal Banmus yang saya terima, karena selalu ada pergeseran jadwal paripurna. Jadi jadwal paripurna hari ini tidak teragendakan di dalam rapat Banmus,” ucap Darlis dalam interupsinya.
Ia kemudian mengungkapkan, berdasarkan catatan rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 27 Juli 2026, kedua pihak sebelumnya telah menyepakati penandatanganan KUA-PPAS pada 4 Agustus 2026. Namun, agenda tersebut baru terlaksana pada 19 November 2026.
Menurut Darlis, keterlambatan tersebut membuat tahapan pembahasan APBD 2027 semakin terbatas. Terlebih, DPRD Kaltim juga memasuki masa reses hingga 26 November 2026.
Setelah penandatanganan KUA-PPAS, masih terdapat sejumlah tahapan yang harus diselesaikan, mulai dari penyampaian nota keuangan, pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah, hingga pembahasan teknis antara Banggar dan TAPD.
“Kalau kita hitung dari hari ini ke 30 November, masih panjang tahapannya. Mulai ada penyampaian nota keuangan, pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah, hingga pembahasan teknis antara Banggar dan TAPD. Apalagi mulai hari ini, dewan memasuki masa reses sampai 26 November,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Ia memperkirakan waktu efektif untuk membahas keseluruhan postur APBD 2027 tersisa kurang dari dua pekan. Durasi tersebut dinilai tidak ideal untuk mengkaji program dan alokasi anggaran secara mendalam.
Darlis juga mengkhawatirkan terbatasnya waktu pembahasan dapat membuka peluang munculnya program atau kegiatan dalam APBD yang tidak diketahui secara menyeluruh oleh seluruh anggota DPRD.
“Kalau terus-terusan molor seperti ini, otomatis kualitas APBD menurun. Jangan heran kalau nanti banyak kegiatan di dalam APBD, yang jangankan anggota dewan lainnya, anggota Banggar saja tidak tahu. Itu sangat berbahaya,” ungkap Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim tersebut.
Tak hanya soal jadwal, Darlis turut menyoroti ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim serta Sekretaris Daerah dalam agenda penandatanganan kesepakatan. Dalam rapat tersebut, Pemprov Kaltim diwakili Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda.
Menanggapi interupsi tersebut, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud memastikan pelaksanaan rapat paripurna telah memiliki landasan dan prosedur kelembagaan. Ia menjelaskan perubahan jadwal telah disepakati pimpinan DPRD bersama anggota Banmus dan diketahui Sekretariat DPRD.
Hasanuddin mengakui adanya pergeseran agenda akibat padatnya kegiatan kedewanan serta dinamika pembahasan antara TAPD dan Banggar. Meski demikian, ia menilai proses penyusunan APBD 2027 masih berada dalam koridor ketentuan yang berlaku.
“Saya kira ini masih dalam kondisi tenggang waktu. Karena selambat-lambatnya pengesahan APBD sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2020 itu tanggal 30 November. Jadi kita masih dalam koridor aturan,” terang politisi Partai Golkar yang akrab disapa Hamas tersebut.
Meski diwarnai interupsi dan perbedaan pandangan mengenai jadwal pembahasan, Rapur ke-36 DPRD Kaltim tetap dilanjutkan. Agenda penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Kaltim Tahun Anggaran 2027 antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltim akhirnya terlaksana.
Dengan tahapan pembahasan yang semakin terbatas, perhatian berikutnya tertuju pada kemampuan DPRD dan pemerintah provinsi menyelesaikan pembahasan APBD 2027 secara cermat, transparan, dan sesuai ketentuan waktu yang berlaku. (ADV/DPRD Kaltim)






