Lintasbalikpapan.com, SAMARINDA — Besarnya aktivitas bongkar muat kapal melalui skema ship to ship (STS) di perairan Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD Kaltim mengusulkan agar perusahaan daerah (perusda) memperoleh kesempatan mengelola salah satu titik kegiatan tersebut melalui kerja sama dengan pihak swasta.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan terdapat sejumlah kawasan perairan yang menjadi lokasi aktivitas STS, di antaranya Muara Berau, Muara Jawa, Muara Balikpapan, hingga perairan Paser.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak harus mengambil alih seluruh kegiatan usaha yang selama ini dijalankan perusahaan swasta. Namun, perlu ada ruang bagi perusahaan daerah untuk ikut mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi maritim tersebut.
“Perusahaan daerah perlu diberikan ruang. Yakni, untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Melalui mekanisme kerja sama dengan perusahaan swasta,” usul Hasanuddin, Senin (16/11/2026).
Dia menilai, salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah memberikan kesempatan kepada perusda untuk mengelola satu titik kegiatan STS. Sementara lokasi lainnya tetap terbuka bagi perusahaan yang telah menjalankan usaha maupun pihak lain yang ingin berkompetisi sesuai ketentuan.
“Di luar itu, ada beberapa titik. Kenapa tidak satu titik diberikan kepada perusahaan daerah. Sementara, titik lainnya tetap dipersilakan untuk berkompetisi?” beber legislator Partai Golkar tersebut.
Hamas menilai, keterlibatan perusda dapat menjadi alternatif untuk mengoptimalkan potensi ekonomi sektor maritim. Terlebih, pemerintah provinsi memiliki kewenangan tertentu dalam pengelolaan wilayah laut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, aktivitas perusahaan swasta yang selama ini beroperasi tetap harus mendapatkan kepastian hukum. Seluruh kegiatan pemanfaatan ruang laut dan pelayanan pelayaran juga wajib mengikuti ketentuan perizinan serta kewenangan instansi terkait.
Hamas turut menyinggung perubahan pelaku usaha dalam kegiatan STS di sejumlah kawasan perairan Kaltim. Dia menyebut, sebelumnya aktivitas tersebut pernah dilakukan Pelindo sebelum kemudian lebih banyak dijalankan pihak swasta.
“Dulu STS di Muara-Muara itu dilakukan oleh Pelindo, tetapi kemudian tergeser oleh pihak swasta. Saya tidak tahu bagaimana proses peralihannya,” tuturnya.
Besarnya potensi ekonomi dari aktivitas tersebut juga menjadi perhatian DPRD Kaltim. Hamas mengaku memperoleh informasi bahwa nilai kegiatan STS di sejumlah kawasan perairan dapat mencapai sekitar Rp300 miliar per bulan.
Namun, angka tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut, termasuk cakupan aktivitas dan komponen nilai ekonomi yang dihitung. Sebab, nilai transaksi kegiatan usaha tidak serta-merta menjadi penerimaan perusahaan daerah ataupun PAD.
Meski begitu, Hamas menilai besarnya aktivitas ekonomi di sektor maritim layak menjadi pertimbangan bagi Pemprov Kaltim untuk membuka peluang keterlibatan perusahaan daerah.
“Kerja sama saja, tidak mesti kita rebut. Perusahaan daerah harus diberikan kesempatan. Yakni, untuk ikut dalam kegiatan ekonomi maritim,” beber Hamas.
Dia berharap usulan tersebut dapat dibahas lebih lanjut bersama instansi terkait dan manajemen perusahaan daerah. Dengan skema kerja sama yang memiliki dasar hukum dan pembagian tanggung jawab yang jelas, aktivitas ekonomi maritim diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga membuka peluang pendapatan bagi daerah.
Terlebih, optimalisasi sektor maritim dinilai dapat menjadi salah satu alternatif penguatan PAD di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. (ADV/DPRD Kaltim)












