Lintasbalikpapan.com, SAMARINDA – Nasib petani kelapa sawit mandiri di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian DPRD Kaltim. Selain menyoroti ketimpangan harga jual tandan buah segar (TBS), para legislator juga mendesak pemerintah mengevaluasi lahan perkebunan milik perusahaan yang dibiarkan kosong dan tidak produktif.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengatakan pengelolaan sektor perkebunan harus memberikan manfaat ekonomi secara adil. Jangan sampai keberadaan perusahaan justru merugikan masyarakat sekitar, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan.
“Jangan sampai masyarakat dirugikan, baik secara ekonomi maupun lingkungan akibat kelalaian pengelolaan lahan,” jelas Firnadi Jum’at (13/11/2026).
Salah satu persoalan yang kerap disampaikan masyarakat kepada Komisi II DPRD Kaltim adalah ketimpangan harga jual sawit. Petani yang mengelola kebun secara mandiri disebut sering menerima harga lebih rendah dibandingkan harga yang berlaku di perusahaan perkebunan resmi.
“Petani yang mengelola kebun secara mandiri sering kali mendapatkan harga jual yang jauh lebih rendah dibandingkan harga yang berlaku di perusahaan perkebunan resmi,” terang legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Menurut Firnadi, perbedaan harga yang terus berulang perlu menjadi perhatian pemerintah. Ia meminta pengawasan terhadap tata niaga kelapa sawit diperkuat agar mekanisme penentuan harga berlangsung lebih transparan dan petani mandiri tidak terus dirugikan.
“Sering sekali terjadi perbedaan antara harga jual di perusahaan sawit resmi dengan perkebunan swadaya yang dikelola masyarakat,” bebernya.
Selain kesejahteraan petani, Firnadi juga menyoroti banyaknya lahan yang telah mengantongi izin usaha perkebunan, tetapi tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Sejumlah lahan tersebut bahkan dibiarkan terbengkalai tanpa aktivitas penanaman. Akibatnya, lahan menjadi tidak produktif dan potensi ekonomi yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendorong aktivitas masyarakat justru tidak berkembang.
Firnadi menilai perusahaan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan memiliki tanggung jawab untuk mengelola lahan sesuai peruntukannya.
“Lahan yang dibiarkan mangkrak tanpa aktivitas penanaman jelas mematikan potensi ekonomi daerah kita,” tegasnya.
Persoalan lahan tidur tersebut juga tidak hanya berkaitan dengan hilangnya peluang ekonomi. Kondisi lahan yang dipenuhi semak belukar berpotensi menimbulkan ancaman bagi lingkungan dan keselamatan masyarakat sekitar.
Salah satu risiko yang disoroti adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Vegetasi yang tumbuh tidak terkendali di kawasan perkebunan terbengkalai dinilai dapat meningkatkan kerawanan kebakaran, terutama ketika musim kemarau.
Di sisi lain, penelusuran pihak yang bertanggung jawab atas lahan tersebut juga dinilai menjadi persoalan ketika terjadi kebakaran.
“Lahan tidur semacam ini sangat rawan memicu karhutla. Bahkan sulit ditelusuri pihak yang bertanggung jawab,” seru Firnadi.
Karena itu, Komisi II DPRD Kaltim mendorong evaluasi menyeluruh terhadap lahan-lahan perkebunan yang tidak produktif. Pemerintah diharapkan memastikan perusahaan pemegang izin menjalankan kewajibannya dalam mengelola lahan.
Melalui pengawasan tata niaga sawit dan penertiban lahan perkebunan, DPRD Kaltim berharap perlindungan terhadap petani mandiri semakin diperkuat. Pada saat yang sama, pemanfaatan lahan perkebunan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan keselamatan lingkungan dan masyarakat sekitar. (ADV/DPRD Kaltim)






