Lintasbalikpapan.com, SAMARINDA — Aktivitas pelayaran di sekitar jembatan-jembatan di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai perlu diimbangi dengan skema perlindungan infrastruktur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim mendorong adanya mekanisme pertanggungjawaban apabila aktivitas kapal yang melintas menyebabkan kerusakan pada jembatan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai keberadaan kapal assist memiliki peran penting dalam membantu kelancaran pergerakan kapal, terutama ketika melintasi kawasan dengan infrastruktur yang berisiko terdampak aktivitas pelayaran.
Namun, menurutnya, layanan tersebut tidak semestinya hanya berorientasi pada kelancaran lalu lintas kapal. Aspek keselamatan dan perlindungan infrastruktur juga harus menjadi bagian dari pengelolaannya.
Hasanuddin mencontohkan risiko kapal yang menyenggol atau menabrak tiang jembatan. Jika insiden semacam itu terjadi hingga menyebabkan kerusakan berat, perlu ada kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pemulihan infrastruktur.
“Kalau Jembatan itu ternyata mengalami kerusakan, atau bahkan runtuh! Siapa yang bertanggung jawab membangunnya kembali? Tidak mungkin pihak pelayaran membangunnya, menggunakan uang sendiri,” kata Hasanuddin yang akrab disapa Hamas itu, Minggu (15/11/2026)
Dia menyebut, sejumlah jembatan di Samarinda berada di sekitar jalur aktivitas pelayaran. Infrastruktur tersebut dibangun menggunakan anggaran daerah sehingga perlindungannya perlu menjadi perhatian pemerintah.
Menurut Hamas, salah satu opsi yang dapat dikaji adalah melibatkan perusahaan daerah (perusda) dalam pengelolaan layanan kapal assist. Perusahaan daerah tersebut dapat menjalin kerja sama dengan pihak swasta maupun penyedia jasa pemanduan kapal.
Melalui skema kerja sama itu, aspek perlindungan terhadap infrastruktur juga dapat diatur, termasuk kemungkinan penggunaan asuransi untuk mengantisipasi risiko kerusakan akibat aktivitas pelayaran.
“Asuransi menjadi salah satu instrumen penting yang perlu dipertimbangkan. Tentu saja tujuannya untuk mengantisipasi risiko. Khususnya, yang berkaitan dengan aktivitas pelayaran di sekitar infrastruktur daerah,” beber Hamas, legislator Partai Golkar tersebut.
Dia juga menyebut Pemprov Kaltim memiliki perusahaan daerah yang bergerak di bidang asuransi. Keberadaan perusahaan tersebut dinilai membuka peluang untuk mengkaji kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi daerah sekaligus memperkuat perlindungan infrastruktur.
“Kalau menggunakan perusahaan daerah, tentunya perusahaan daerah ini bisa mengasuransikan. Kita juga punya perusahaan asuransi. Jadi ada efek domino dari kerja sama itu,” terang Hamas.
Hamas menegaskan, pengelolaan sektor maritim di Kaltim perlu memperhatikan kepentingan seluruh pihak. Aktivitas pelayaran tidak hanya harus mendukung kegiatan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab terhadap infrastruktur yang digunakan.
Dengan demikian, keterlibatan perusahaan daerah dalam layanan kapal assist diharapkan tidak sekadar membuka peluang pendapatan baru. Skema tersebut juga perlu dirancang agar risiko terhadap aset daerah dapat diantisipasi melalui mekanisme perlindungan dan pertanggungjawaban yang jelas.
“Kita punya harapan besar, aktivitas ekonomi sektor maritim di Kaltim ini dapat memberikan manfaat bagi daerah. Juga sekaligus memperhatikan keberlangsungan infrastruktur yang digunakan. Tujuannya tidak lain untuk mendukung kegiatan pelayaran,” tegas Hamas, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) II Balikpapan itu. (ADV/DPRD Kaltim)












