Lintasbalikpapan.com, KALTIM – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menargetkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan HIV/AIDS dapat diselesaikan pada 19 November 2026. Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat landasan kebijakan, terutama terkait kepastian pembiayaan dan pelibatan berbagai pihak dalam penanganan HIV/AIDS di Benua Etam.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengatakan penyelesaian regulasi tersebut menjadi salah satu pekerjaan yang perlu segera dituntaskan. Terlebih, terdapat sejumlah aspek penting yang harus diatur agar penanggulangan HIV/AIDS di Kaltim dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Targetnya, perda diselesaikan pada 19 November ini, pada pekan depan ya. Jadi harus segera selesai,” jelas Darlis, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, penyusunan regulasi tidak hanya membahas persoalan teknis pengobatan. Sejumlah norma juga perlu diperjelas, terutama menyangkut pembiayaan dan keterlibatan lintas sektor agar seluruh pihak dapat bekerja secara bersama-sama.
Darlis menilai pemerintah daerah perlu memiliki landasan hukum yang kuat untuk memastikan ketersediaan anggaran penanggulangan HIV/AIDS. Hal ini menjadi semakin penting karena selama ini sebagian besar pembiayaan masih bergantung pada bantuan Global Fund, yang kemungkinan dihentikan pada 2027 mendatang.
Selain menjamin kepastian pembiayaan, regulasi tersebut diharapkan mengatur keterlibatan berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, perusahaan hingga kelompok masyarakat.
Untuk mematangkan penyusunan Raperda, Darlis menyebut pihaknya berencana berdiskusi dengan sejumlah daerah yang dinilai lebih maju dalam penanggulangan HIV/AIDS. Langkah tersebut diperlukan agar DPRD Kaltim memperoleh referensi mengenai pengaturan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah.
“Mungkin kawan-kawan perlu berkunjung ke daerah lain, untuk berdiskusi. Setelah itu, kita finalisasi Raperda kita, termasuk norma-normanya,” beber Darlis, legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Ia menegaskan, pembelajaran dari daerah lain penting agar regulasi yang disusun memiliki pengaturan lebih matang dan dapat diimplementasikan secara efektif di Kaltim.
Lebih lanjut, Darlis menekankan perlunya sistem pembiayaan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, APBN diharapkan menanggung kebutuhan obat antiretroviral (ARV) dan reagen. Sementara itu, APBD provinsi serta kabupaten/kota perlu mendukung kebutuhan lainnya.
Dukungan tersebut antara lain mencakup biaya operasional, tenaga kesehatan, distribusi obat, hingga pembinaan pasien.
“Keberadaan Perda ini nantinya diharapkan tidak hanya menjadi payung hukum semata. Tetapi juga memastikan pembagian tanggung jawab dan pembiayaan penanggulangan HIV/AIDS berjalan jelas,” urai Darlis, politikus dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Samarinda tersebut.
Dengan target penyelesaian pada 19 November 2026, DPRD Kaltim diharapkan dapat merampungkan substansi regulasi, termasuk pengaturan pembiayaan dan koordinasi lintas sektor, sebelum Raperda memasuki tahapan berikutnya. (ADV/DPRD Kaltim)












