Lintasbalikpapan.com, SAMARINDA – Aktivitas kapal di perairan Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya kawasan Sungai Mahakam hingga Muara Berau, menyimpan potensi ekonomi yang besar. Namun, tingginya aktivitas maritim tersebut dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Padahal, ratusan kapal diketahui melintas dan beroperasi di sejumlah kawasan perairan Kaltim setiap harinya. Potensi bisnis mulai dari jasa pemanduan kapal, kapal tunda hingga pemindahan muatan antarkapal atau ship-to-ship (STS) dinilai dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti belum optimalnya pengelolaan potensi tersebut. Menurutnya, aktivitas ekonomi di wilayah perairan yang menjadi bagian dari kewenangan provinsi justru lebih banyak dinikmati pihak luar.
“Sesuai aturan perundang-undangan, wilayah laut 0 hingga 12 mil merupakan kewenangan penuh pemerintah provinsi,” jelas Hasanuddin Mas’ud yang akrab disapa Hamas kepada awak media belum lama ini.
Ia mencontohkan aktivitas kapal di kawasan Muara Berau. Berdasarkan perkiraannya, terdapat sekitar 100 hingga 150 kapal yang beroperasi di kawasan tersebut. Namun, aktivitas itu belum memberikan kontribusi terhadap PAD Kaltim.
Hamas menjelaskan, meskipun perizinan aktivitas maritim masih melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki ruang untuk mengelola kawasan laut melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
“Semua kegiatan di sektor maritim, perizinannya memang dari pusat. Cuma, kita boleh mengelola kawasan laut, yaitu melalui PKKPRL,” ujarnya Jum’at (13/11/2026).
Menurut Hamas, aktivitas tersebut bahkan telah berlangsung sekitar 20 tahun. Namun, hingga kini pemerintah daerah belum memperoleh pemasukan dari potensi ekonomi yang dihasilkan.
“Kawasan ini sekarang tidak menghasilkan satu rupiah pun untuk pendapatan asli daerah,” tegas politikus Partai Golkar tersebut.
Selain aktivitas kapal di Muara Berau, DPRD Kaltim juga menyoroti peluang pengelolaan jasa kapal tunda atau assist serta pemanduan kapal di sekitar Jembatan Mahakam.
Selama ini, operasional pemanduan kapal di kawasan tersebut masih dikelola Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Padahal, infrastruktur jembatan dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.
Hamas menilai perusahaan daerah semestinya memiliki ruang untuk terlibat dalam pengelolaan jasa tersebut melalui skema bisnis ke bisnis atau business to business (B2B).
“Kalau terjadi kerusakan atau keruntuhan jembatan, apakah Pelindo yang bertanggung jawab membangun kembali? Tidak mungkin, pasti pakai APBD kita. Makanya kita dorong Perusda masuk. Supaya ada skema bisnis ke bisnis, dan bisa diasuransikan. Ini ada efek domino ekonomi,” bebernya.
Lebih jauh, DPRD Kaltim juga melihat peluang pengelolaan aktivitas pemindahan muatan antarkapal atau STS di sejumlah kawasan perairan. Lokasinya meliputi Muara Berau, Muara Jawa, Balikpapan, Paser, hingga Kutai Timur.
Hamas memperkirakan pengelolaan aktivitas tersebut berpotensi menghasilkan pendapatan hingga Rp300 miliar per bulan apabila dapat dijalankan oleh perusahaan daerah, yakni PT Melati Bhakti Satya (MBS).
Namun, peluang tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena pemerintah daerah masih menunggu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat.
Kondisi ini menjadi salah satu persoalan yang ingin diperjuangkan DPRD Kaltim. Hamas mempertanyakan adanya perbedaan ruang gerak antara perusahaan swasta dan perusahaan daerah dalam mengakses peluang bisnis maritim tersebut.
“Terkait izin kenapa swasta bisa, sementara ini Perusda kita belum bisa? Itu jadi pertanyaan dan ada rasa ketidakadilan di sini. Padahal usulan proses pelimpahan kewenangan ini sudah kita lakukan sejak 2025,” ujar Hamas.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kaltim telah merancang pengelolaan sektor maritim melalui perusahaan daerah sejak 2025. Namun, rencana tersebut belum berjalan karena masih membutuhkan pelimpahan kewenangan dan perizinan dari pemerintah pusat.
DPRD Kaltim berharap pemerintah pusat dapat memberikan kejelasan terkait kewenangan tersebut. Dengan demikian, potensi ekonomi maritim yang selama ini berlangsung di perairan Kaltim tidak hanya menggerakkan aktivitas usaha, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah. (ADV/DPRD Kaltim)












