Lintasbalikpapan.com, KALTIM– DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mendesak pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan anggaran khusus penanggulangan HIV/AIDS dalam APBD 2027. Langkah ini dinilai mendesak menyusul rencana penghentian bantuan hibah dari Global Fund pada tahun depan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengatakan sekitar 80 persen pembiayaan penanganan HIV/AIDS di daerah selama ini masih bergantung pada bantuan tersebut. Karena itu, pemerintah daerah perlu mulai mengambil tanggung jawab pembiayaan agar keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah pusat maupun bantuan hibah.
“Maka kita harus membangun kesepahaman. Di mana bukan hanya APBN, tetapi juga APBD dapat mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan HIV/AIDS di daerah ini,” jelas Darlis, sapaan akrabnya, belum lama ini.
Ia mengingatkan, penghentian bantuan Global Fund tanpa persiapan sumber anggaran pengganti berpotensi mengganggu keberlanjutan penanganan pasien, termasuk ketersediaan obat-obatan.
“Kalau dana Global Fund terhenti dan obat habis, dari mana lagi pasien bisa mendapat obat. Jadi harus dianggarkan dari anggaran daerah?” kata Darlis Jum’at (13/11/2026).
Menurutnya, kebutuhan anggaran tersebut semakin mendesak karena kasus HIV/AIDS di Kaltim masih ditemukan dalam jumlah yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim yang disampaikan dalam bahan tersebut, tercatat 297 kasus baru sepanjang 2026.
Samarinda mencatat jumlah tertinggi dengan 111 kasus, disusul Balikpapan sebanyak 57 kasus, Kutai Timur (Kutim) 33 kasus, dan Kutai Kartanegara (Kukar) 23 kasus.
“Untuk penyakit, pengidap terbanyak di Samarinda, Balikpapan, Kutim, dan Kukar. Maka harus melalui penanganan lebih lanjut,” tegas legislator Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Darlis juga menyoroti mobilitas penduduk seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, dinamika perpindahan penduduk perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam upaya pengendalian HIV/AIDS di Kaltim.
Selain itu, persoalan pendataan pasien antardaerah juga perlu mendapat perhatian. Sebab, pasien tidak selalu menjalani pengobatan di wilayah tempat tinggalnya. Sebagian di antaranya mendapatkan pelayanan di daerah lain melalui sistem rujukan fasilitas kesehatan.
“Misalkan ada pasien diketahui HIV, tetapi berobatnya di rumah sakit daerah lain. Kan rujukan, yang pertama Puskesmas, kalau sudah stadium tertentu dirujuk ke rumah sakit,” urai Darlis.
Tak hanya persoalan anggaran dan pendataan, DPRD Kaltim juga menyoroti belum optimalnya pemeriksaan HIV di lingkungan perusahaan.
Dari hasil uji petik terhadap sejumlah perusahaan, Darlis menemukan bahwa pemeriksaan kesehatan berkala atau medical check-up (MCU) tahunan belum seluruhnya memasukkan skrining HIV sebagai salah satu item pemeriksaan.
Karena itu, ia meminta perusahaan yang beroperasi di Kaltim mempertimbangkan pemeriksaan HIV secara rutin dalam program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi karyawan.
“Maka, kami meminta perusahaan yang beroperasi di Kaltim ini agar dapat mempertimbangkan pemeriksaan HIV secara rutin dalam program kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal ini sebagai bentuk dukungan untuk penanggulangan HIV,” ajak penasihat Fraksi PAN-NasDem DPRD Kaltim tersebut.
Di sisi lain, Darlis mengimbau seluruh fasilitas kesehatan di Kaltim agar lebih aktif memberikan edukasi mengenai pencegahan HIV sekaligus menghapus stigma terhadap orang dengan HIV (ODHIV) atau orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya menjauhi atau mendiskriminasi mereka. Dukungan sosial dan pendampingan diperlukan agar pasien dapat menjalani pengobatan secara rutin.
Ia juga menjelaskan bahwa HIV dapat dikendalikan melalui terapi antiretroviral (ARV) yang dijalani secara teratur. Terapi tersebut bertujuan menekan jumlah virus dalam tubuh sehingga pasien dapat menjaga kesehatannya dan menurunkan risiko penularan.
“Penderita HIV/AIDS sebenarnya bisa diobati. Asalkan mau menjalani terapi secara rutin. Sehingga virusnya tidak lagi menular. Langkah pencegahannya adalah melalui skrining,” beber Darlis, politikus dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Samarinda tersebut.
Melalui alokasi anggaran daerah, keterlibatan perusahaan, serta penguatan edukasi dan skrining, DPRD Kaltim berharap penanggulangan HIV/AIDS tetap berjalan berkelanjutan meskipun dukungan Global Fund berakhir. (ADV/DPRD Kaltim)











