Lintasbalikpapan.com, BANJARBARU – Pergantian kepemimpinan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tidak menjadi titik awal baru bagi PLN. Justru, momentum tersebut menjadi ruang untuk melanjutkan komunikasi dan sinergi yang telah terbangun dalam mendukung pembangunan ketenagalistrikan di Kalimantan Selatan.
Hal itu terlihat dalam audiensi PT PLN (Persero) bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) Sukarman Sumarinton, S.H., M.H., di Kantor Kejati Kalsel, Kota Banjarbaru, Rabu (26/8/2026).
Sukarman resmi menjabat sebagai Kajati Kalsel setelah dilantik Jaksa Agung Republik Indonesia pada 11 Agustus 2026, menggantikan Tiyas Widiarto, S.H., M.H. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk menyambung berbagai kolaborasi yang selama ini telah berjalan antara PLN dan Kejati Kalsel.
Audiensi dihadiri Wakil Kepala Kejati Kalsel, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) beserta jajaran. Dari PLN hadir General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) Dewanto, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng), General Manager PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan (UIP3B Kalimantan), serta jajaran masing-masing unit.
Kehadiran tiga unit PLN tersebut menggambarkan bahwa sistem ketenagalistrikan tidak berdiri sendiri. Pembangunan infrastruktur harus terhubung dengan kesiapan jaringan transmisi dan kemudian diteruskan melalui sistem distribusi hingga sampai kepada masyarakat dan pelanggan.
Bagi PLN, kesinambungan koordinasi dengan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menghadapi kompleksitas pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Mulai dari pengawalan proses pembangunan, mitigasi potensi risiko hukum hingga penyelesaian kendala yang dapat memengaruhi pekerjaan di lapangan.
General Manager PLN UIP KLT, Dewanto, mengatakan sinergi yang telah dibangun bersama Kejati Kalsel akan terus dilanjutkan dan diperkuat.
“Sinergi yang sudah terbangun tentu akan terus kami lanjutkan. Dengan adanya kepemimpinan baru di Kejati Kalsel, kami berharap komunikasi dan koordinasi yang selama ini berjalan dapat semakin kuat,” ujar Dewanto.
Menurut Dewanto, koordinasi sejak awal diperlukan agar berbagai proses pembangunan dapat berjalan lebih terarah. Terlebih, pembangunan infrastruktur kelistrikan memiliki keterkaitan erat antara sistem pembangkitan, transmisi, hingga distribusi.
Infrastruktur yang dibangun harus dapat terintegrasi dengan sistem penyaluran sehingga manfaatnya dapat diteruskan secara optimal kepada masyarakat, pelanggan maupun sektor produktif.
“Bagi kami, koordinasi sejak awal penting agar setiap proses pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan potensi kendala di lapangan dapat diantisipasi dengan baik,” tambah Dewanto.
Di sisi lain, Kajati Kalsel Sukarman Sumarinton menyambut baik kelanjutan kerja sama tersebut. Menurutnya, hubungan antara Kejaksaan dan PLN telah terjalin cukup lama dan perlu terus diperkuat untuk mendukung pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Hubungan kerja sama antara Kejaksaan dengan PLN sudah terjalin lama. Kami siap mendukung proses pembangunan yang dilaksanakan oleh PLN agar dapat selesai tepat waktu dan segera dapat menunjang aktivitas masyarakat,” ujar Sukarman.
Dukungan tersebut menjadi penting mengingat pembangunan ketenagalistrikan tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan fisik, tetapi juga membutuhkan kepastian proses dan mitigasi berbagai potensi persoalan yang muncul selama pelaksanaan proyek.
Dengan komunikasi yang terjaga, PLN dan Kejati Kalsel diharapkan dapat lebih cepat mengidentifikasi sekaligus menangani berbagai kendala yang berpotensi menghambat pembangunan maupun pengembangan sistem kelistrikan.
Audiensi tersebut pun menjadi penanda bahwa pergantian kepemimpinan tidak memutus kolaborasi yang telah dibangun. Sebaliknya, hubungan kelembagaan diarahkan untuk terus berlanjut dengan semangat yang sama, yakni memastikan pembangunan ketenagalistrikan berjalan efektif, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.
Pada akhirnya, penguatan sinergi PLN dan Kejati Kalsel bukan sekadar persoalan koordinasi antarlembaga. Di baliknya terdapat kepentingan yang lebih besar, yakni memastikan pembangunan infrastruktur, penyaluran, dan distribusi listrik dapat berjalan optimal sehingga keandalan listrik semakin kuat dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan. (*)
