Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Komisi III DPRD Kota Balikpapan bersama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan konsultan perencana melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pembangunan rumah jabatan Wakil Wali Kota Balikpapan di Jalan ARS Mohammad, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Selasa (28/4/2026).
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pembangunan serta melihat langsung kondisi bangunan lama yang dinilai sudah tidak layak huni.
“Bangunan ini memang sudah tidak layak untuk ditempati oleh pejabat pemerintah kota. Karena itu, kami ingin pembangunan rumah jabatan ini benar-benar mencerminkan rumah pejabat yang representatif di Kota Balikpapan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rumah jabatan tersebut akan dibongkar total dan dibangun kembali agar lebih tertata dan sesuai kebutuhan. Menurutnya, usia bangunan yang telah mencapai lebih dari 40 tahun menjadi salah satu alasan utama dilakukannya pembongkaran.
“Ini akan dibongkar ulang supaya lebih tertata dengan baik. Kami berharap pengerjaannya bisa tepat guna, tepat waktu, dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tambahnya.
Yusri juga menekankan pentingnya desain bangunan yang mencerminkan kearifan lokal. Ia berharap rumah jabatan tersebut mengadopsi unsur budaya khas Kalimantan, seperti budaya suku Paser dan Dayak, sebagai identitas daerah.
“Harapannya ada sentuhan kultur budaya lokal, sehingga mencerminkan rumah pejabat daerah dengan nuansa Nusantara,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Gedung DPU Balikpapan, Dewi Idamawaty, mengungkapkan bahwa saat ini proyek masih dalam tahap pemeriksaan administrasi pasca penetapan pemenang tender.
“Untuk saat ini masih tahap administrasi. Kemungkinan dua hingga tiga minggu ke depan baru dilakukan penandatanganan kontrak,” katanya.
Dia menambahkan, pekerjaan fisik akan dimulai setelah proses pembongkaran bangunan lama selesai. Target pelaksanaan proyek dijadwalkan mulai berjalan paling lambat akhir Mei 2026.
“Target penyelesaian pembangunan ini direncanakan pada Desember 2026,” pungkasnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
