Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Hamit menyoroti meningkatnya angka stunting di Kota Balikpapan pada tahun 2025 yang mencapai 24 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 21 persen.
Ia menilai, kenaikan ini menjadi sinyal serius yang harus segera ditangani secara komprehensif oleh pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan semata, tetapi juga menyangkut kondisi sosial, ekonomi, hingga pola asuh dalam keluarga.
“Peningkatan angka stunting ini tentu menjadi perhatian bersama. Ini bukan hanya tanggung jawab satu instansi, tetapi membutuhkan kerja kolektif dan terintegrasi,” ujar Hamit kepada wartawan, Senin (6/4/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penanganan stunting harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Mulai dari peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi seimbang, hingga penyediaan sanitasi dan air bersih yang layak.
Menurutnya, peran dinas terkait seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan dinas sosial harus diperkuat melalui program yang saling terintegrasi. Selain itu, keterlibatan kader posyandu dan tenaga kesehatan di tingkat kelurahan juga dinilai menjadi ujung tombak dalam upaya pencegahan.
“Upaya ini tidak bisa berjalan parsial. Harus ada sinergi yang kuat antarorganisasi perangkat daerah, termasuk dukungan dari sektor swasta dan masyarakat,” jelasnya.
Hamit juga menekankan pentingnya intervensi sejak dini, khususnya pada masa 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), yang menjadi periode krusial dalam mencegah stunting. Edukasi kepada calon ibu, ibu hamil, dan keluarga tentang pentingnya asupan gizi dan pola hidup sehat dinilai harus terus digencarkan.
Selain itu, ia mendorong adanya inovasi program yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat di lapangan. Pendekatan berbasis data, kata dia, menjadi kunci agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan.
“Kami mendorong agar seluruh stakeholder, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, dapat bergotong royong dalam menekan angka stunting di Balikpapan. Upaya ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan tepat sasaran,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga meminta agar dilakukan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang telah berjalan. Evaluasi tersebut penting untuk mengukur efektivitas kebijakan sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan.
DPRD Kota Balikpapan, lanjut Hamit akan terus menjalankan fungsi pengawasan dengan memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar mendukung upaya penurunan stunting. Optimalisasi program lintas sektor juga menjadi fokus agar hasil yang dicapai lebih maksimal.
“Harapannya, ke depan angka stunting di Balikpapan bisa kembali ditekan dan kualitas kesehatan masyarakat semakin meningkat. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” tutupnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
