Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN — Keluhan nelayan terkait banyaknya batubara yang tersangkut di jaring saat melaut di perairan Teluk Balikpapan menjadi perhatian DPRD Kota Balikpapan. Persoalan tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara perwakilan nelayan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Balikpapan yang difasilitasi Komisi III DPRD Balikpapan, Senin (9/3/2026).
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Raja Siraj, mengatakan para nelayan mengeluhkan kondisi jaring yang kerap dipenuhi batubara, sehingga hasil tangkapan ikan menjadi berkurang.
“Kami sering mendengar keluhan nelayan bahwa saat menjaring ikan, justru batubara yang lebih banyak didapat daripada ikannya. Ini tentu memprihatinkan,” ujar Raja Siraj.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya merugikan nelayan secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terkait aktivitas pengangkutan batubara di perairan Teluk Balikpapan.
Meski demikian, DPRD masih akan melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan sumber batubara yang ditemukan di jaring nelayan tersebut.
“Kami tentu harus mengetahui dulu sumbernya dari mana. Apakah terkait aktivitas kapal tongkang batubara atau hal lainnya. Ini perlu dikonfirmasi lebih lanjut dengan pihak terkait,” katanya.
Selain persoalan batubara, dalam RDP tersebut juga dibahas laporan nelayan mengenai bagan tancap yang ditabrak kapal di perairan Manggar, Balikpapan Timur. Bagan tancap sendiri merupakan alat tangkap utama yang digunakan nelayan setempat.
Raja Siraj menyebutkan, sejauh ini terdapat tiga laporan resmi terkait kejadian tersebut. Namun, jumlah sebenarnya diduga lebih banyak karena tidak semua nelayan melaporkan insiden yang mereka alami.
“Laporan yang masuk sementara ada tiga, tetapi kemungkinan sebenarnya lebih banyak karena tidak semua nelayan membuat laporan,” jelasnya.
Dia juga menyayangkan ketidakhadiran pihak Distrik Navigasi Samarinda dalam RDP tersebut. Padahal, menurutnya, pihak navigasi memiliki peran penting dalam memantau alur pelayaran dan mengidentifikasi kapal yang melintas di perairan tersebut.
“Pihak navigasi seharusnya hadir karena mereka yang mengetahui alur pelayaran kapal. Dari data mereka nantinya bisa diketahui kapal mana saja yang melintas di area tersebut,” katanya.
Menurut Raja Siraj, pengawasan aktivitas kapal di perairan menjadi penting karena kondisi di laut berbeda dengan di darat yang memiliki sistem pemantauan seperti kamera pengawas.
“Di laut ini tidak seperti di darat yang ada CCTV. Karena itu peran navigasi sangat penting untuk memantau kapal-kapal yang melintas dan memastikan mereka tidak melanggar jalur pelayaran,” ujarnya.
DPRD Balikpapan, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menelusuri berbagai keluhan nelayan tersebut, termasuk meminta data pergerakan kapal yang melintas di perairan Teluk Balikpapan.
“Harapannya nanti bisa diketahui kapal mana yang melintas dan apakah ada yang melanggar jalur yang sudah ditetapkan. Jika ada yang membandel, tentu harus ada penindakan,” katanya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
