Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan untuk menyoroti pentingnya pemenuhan tenaga pendidik sebagai bagian dari kesuksesan program wajib belajar 13 tahun yang tengah dijalankan pemerintah.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menegaskan bahwa kekurangan guru di berbagai sekolah masih menjadi masalah serius. Menurutnya, tanpa kecukupan tenaga pengajar, cita-cita peningkatan kualitas pendidikan dan keberhasilan wajib belajar 13 tahun tidak akan optimal.
“Secara akumulatif, guru di Kota Balikpapan masih sangat kurang. Ini harus menjadi perhatian serius. Kami mendorong pemerintah pusat membuka ruang lebih luas untuk pengadaan formasi guru ASN,”
ujarnya, Senin (1/12/2025)
Gasali menilai, sekolah-sekolah di Balikpapan membutuhkan tambahan guru untuk mengisi banyak kekosongan yang selama ini terpaksa ditutupi oleh guru honorer atau tenaga non-ASN. Kondisi tersebut disebutnya tidak ideal untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.
“Kekurangan guru tentu berpengaruh pada efektivitas pembelajaran. Apalagi pemerintah sedang menargetkan wajib belajar 13 tahun. Ketersediaan tenaga pendidik yang cukup adalah kunci,” tegasnya.
Selain soal formasi guru, Gasali juga menekankan bahwa kesejahteraan para pendidik tetap perlu diperhatikan. Ia mengatakan, berbagai tunjangan dan hak guru harus menjadi prioritas pemerintah pusat maupun daerah agar para pendidik dapat mengajar dengan optimal.
“Guru adalah ujung tombak pendidikan. Mereka membentuk karakter anak-anak kita. Sudah selayaknya kesejahteraan mereka benar-benar dijaga,” tambahnya.
Komisi IV DPRD Balikpapan berharap pemerintah dapat melihat urgensi pemenuhan tenaga pendidik sebagai langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Dengan dukungan guru yang cukup dan sejahtera, program wajib belajar 13 tahun dinilai bisa berjalan lebih maksimal. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
