Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Penurunan kapasitas fiskal daerah akibat pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) mendorong Fraksi Gabungan PKS–PPP DPRD Kota Balikpapan meminta pemerintah kota mencari strategi baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dorongan tersebut disampaikan juru bicara fraksi, Ari Sanda, dalam Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-6 Masa Sidang I Tahun 2025/2026, Kamis (20/11/2025).
Menurut Fraksi PKS–PPP, tekanan fiskal yang terjadi harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk menggali sumber pemasukan alternatif tanpa membebani masyarakat dengan kebijakan tarif yang memberatkan.
“Kondisi keuangan daerah yang menurun menuntut inovasi. Pemerintah harus menggali potensi pendapatan baru yang lebih kreatif dan tidak menambah beban masyarakat,” tegas Ari Sanda.
Fraksi menyoroti sektor pariwisata sebagai sumber ekonomi menjanjikan yang belum dikelola maksimal untuk mendorong pendapatan daerah. Balikpapan dinilai memiliki daya tarik wisata dan posisi strategis berkat keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN), namun kontribusinya terhadap PAD masih belum signifikan.
“Tata kelola sektor pariwisata harus sinergi dengan pengembangan ekonomi kreatif agar dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD,” ujarnya.
Selain pariwisata, fraksi juga mendorong Pemkot memperkuat pengelolaan aset melalui skema kerja sama pemanfaatan maupun optimalisasi aset daerah agar tidak hanya menjadi beban perawatan tetapi juga menghasilkan pemasukan.
PKS–PPP juga menekankan pentingnya pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memiliki daya saing dan mampu menyumbang dividen lebih besar bagi kas daerah melalui peningkatan kinerja dan restrukturisasi perusahaan.
Di sisi lain, fraksi mengingatkan pemerintah agar tetap konsisten menjalankan belanja daerah sesuai kebutuhan strategis, termasuk pemenuhan amanat undang-undang untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kami berharap Pemkot dapat menyeimbangkan kebutuhan belanja operasional, modal, dan program prioritas di tengah penurunan fiskal yang terjadi,” harap Ari.
Dengan tekanan fiskal yang kian nyata, Fraksi Gabungan PKS–PPP berharap kebijakan anggaran 2026 dapat disusun secara lebih adaptif, efisien, dan produktif, sehingga tetap mendukung pelayanan publik serta pembangunan daerah. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
