Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, mendesak pemerintah kota untuk memperketat pengawasan terhadap berbagai objek pajak daerah. Dorongan ini muncul setelah ditemukannya indikasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah sektor, mulai dari rumah makan, restoran, parkir, hingga pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Yono mengungkapkan, hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan DPRD menemukan beberapa laporan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, terutama pada usaha rumah makan.
“Kadang laporan mereka tidak sesuai dengan yang dijual kepada masyarakat. Ini harus menjadi perhatian, karena berpotensi menurunkan pendapatan daerah,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).
Selain itu, sektor parkir juga menjadi sorotan karena dianggap menyimpan celah kebocoran. Ia menyebut masih ada perbedaan antara potensi pendapatan asli di lapangan dengan angka yang dilaporkan pengelola.
“Misalnya pendapatan sekian, tapi yang dilaporkan hanya sekian. Hal-hal seperti ini harus segera ditangani melalui pengawasan intensif,” tegasnya.
Yono menuturkan bahwa upaya menutup kebocoran PAD tidak bisa hanya mengandalkan pengawasan DPRD, melainkan membutuhkan keterlibatan penuh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pemungutan pajak.
Dia juga menyoroti pentingnya meningkatkan disiplin masyarakat dalam membayar PBB, yang dinilainya masih rendah.
“Ini membutuhkan kerja keras semua pihak, khususnya OPD terkait. DPR juga akan memperketat fungsi pengawasan agar transparansi terjaga dan PAD bisa meningkat,” katanya.
Menurut Yono, peningkatan PAD menjadi salah satu fokus utama Balikpapan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Karena itu, setiap celah kebocoran harus ditutup agar penerimaan daerah dapat dimaksimalkan.
“Kalau PAD dikelola dengan baik dan kebocorannya bisa ditekan, kontribusinya akan jauh lebih besar. Ini penting untuk memperkuat kemandirian fiskal kota,” pungkasnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
