Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Maraknya praktik pengetap atau pembelian Biosolar dalam jumlah besar yang diduga untuk dijual kembali menjadi sorotan DPRD Kota Balikpapan. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab utama antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, mengatakan persoalan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Pemerintah Kota Balikpapan, DPRD, Pertamina, kepolisian, perwakilan mahasiswa, dan perwakilan sopir angkutan.
Menurut Japar, keluhan para sopir bukan terkait dugaan kebocoran BBM, melainkan antrean pembelian Biosolar yang semakin tidak normal akibat banyaknya oknum yang diduga memanfaatkan BBM bersubsidi.
“Keberadaan pengetap membuat kendaraan yang memang berhak menggunakan Biosolar harus mengantre lebih lama. Ini yang menjadi keluhan utama para sopir,” ujarnya, Senin (29/6/2026).
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota melalui Asisten I Sekretariat Daerah, Zulkifli, menyampaikan bahwa akan segera dibentuk Satuan Tugas (Satgas) pengawasan distribusi BBM. Proses pembentukan tim saat ini sedang berjalan dan ditargetkan rampung dalam pekan ini.
Satgas tersebut akan melibatkan unsur Pemerintah Kota, Pertamina, DPRD, kepolisian, mahasiswa, dan perwakilan sopir. Tim ini bertugas mengawasi distribusi BBM di lapangan, menindaklanjuti laporan masyarakat, serta mengambil tindakan terhadap pihak yang terbukti melanggar aturan penyaluran BBM bersubsidi.
Japar berharap keberadaan Satgas mampu menekan praktik penyalahgunaan Biosolar sehingga distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan antrean di SPBU kembali normal. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
