Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan menyoroti pengurangan alokasi anggaran pada sektor pembangunan infrastruktur, termasuk proyek pengendalian banjir dan penguatan konektivitas sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penurunan tersebut dinilai dapat menghambat program strategis yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Hal ini disampaikan Siswanto Budi Utomo dalam Pemandangan Umum Fraksi Gerindra pada Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan terkait Perubahan Nota Penjelasan Rancangan APBD 2026.
Menurut Fraksi Gerindra, pergeseran anggaran yang lebih defensif menuju belanja wajib dan mandatory spending adalah langkah yang dapat dipahami.
Namun, pemerintah kota diminta menyiapkan strategi mitigasi agar program prioritas tidak tertunda akibat pengetatan anggaran.
“Kami mencermati adanya pengurangan signifikan pada alokasi pembangunan infrastruktur, padahal isu pengendalian banjir dan sinergi pengembangan wilayah dengan IKN merupakan kebutuhan mendesak masyarakat,” ujar Siswanto pada Kamis (20/11/2025).
Fraksi Gerindra meminta pemerintah kota menjelaskan rencana penggunaan skema pembiayaan alternatif non-APBD, seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), pendanaan kreatif, hingga dukungan program dari kementerian maupun pemerintah provinsi.
“Kami berharap ada langkah-langkah konkret agar proyek strategis tidak terhambat oleh efisiensi anggaran. Terutama program yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan kesiapan Balikpapan sebagai kota penyangga IKN,” katanya.
Fraksi Gerindra menegaskan dukungannya terhadap kebijakan yang pro-rakyat, serta berkomitmen menjadi mitra kritis yang konstruktif selama proses pembahasan APBD 2026. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
