Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan Nurhadi Saputra meminta agar peran lurah dan camat ditingkatkan dalam upaya penanggulangan masalah banjir.
Dia mengatakan jika berbicara persoalan banjir. Tentunya Walikota Balikpapan tidak bisa mengamati satu kota Balikpapan yang luasnya lumayan besar.
Sedangkan, pemerintahan di kota Balikpapan, pastinya memiliki perangkat di Kecamatan dan Kelurahan misalnya, terdapat 6 Camat dan 34 Lurah.
“Kenapa walikota tidak instruksikan perangkatnya Camat dan Lurah se-Balikpapan disaat hujan deras agar turun kelapangan untuk melihat daerahnya masing-masing. Kan tidak setiap hari juga, hanya disaat hujan deras saja,” ujar Nurhadi belum lama ini.
Ia menuturkan, apa yang disampaikan dirinya, merupakan pengalaman yang dipelajarinya dari daerah lain, Kota Surabaya contohnya, sebelum era kepemimpinan Wali Kota yang sekarang.
“Konsepnya di Surabaya, Camat dan Lurah tidak boleh pulang kerumah terlebih dahulu, apabila terdapat titik banjir, harus bisa dicarikan solusinya terlebih dahulu,” terangnya.
“Seharusnya Pemkot Balikpapan bisa menyerap konsep yang seperti ini, bahwa perangkat pemerintahan tidak hanya duduk manis di kantornya disaat hujan deras atau hanya menghadiri acara seremonial saja,” ungkapnya.
Nurhadi menuturkan, jika serius ingin melakukan penangan banjir, memang harus turun langsung ke titik banjir, melihat langsung apa yang menyebabkan banjir, bukan hanya mendapatkan informasi dari warga.
“Jadi pemerintah kita bukan hanya cuma mendengarkan katanya dan katanya saja, tapi bisa melihat langsung sumber permasalahan banjirnya apa, solusinya seperti apa,” terangnya.
Nurhadi menilai, jumlah titik genangan di Balikpapan bukannya berkurang, melainkan bertambah. Hal itu berdasarkan peninjauan langsung dirinya di beberapa Kecamatan di Balikpapan saat hujan turun. (Djo)
