Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Komisi III DPRD Kota Balikpapan menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait penyusunan Kajian Akademik, Naskah Akademik, dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Kebijakan Pembangunan Berkeadilan. Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Senin (17/11/2025).
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, menegaskan bahwa inisiatif penyusunan regulasi ini dilatarbelakangi oleh tingginya persoalan banjir yang kerap muncul seiring meningkatnya investasi dan pembangunan perumahan di kota ini.
“Kami tidak ingin Balikpapan berkembang sebagai kota investasi, tetapi di sisi lain masyarakat harus menanggung dampak berupa banjir. Investasi memang penting, namun jangan sampai mengorbankan keselamatan dan kenyamanan warga,” jelas Yusri.
Menurutnya, sejumlah pembangunan perumahan komersial diduga menjadi faktor pemicu banjir karena belum menyelesaikan kewajiban infrastruktur secara penuh, termasuk sistem drainase dan fasilitas umum yang harus diserahkan kepada pemerintah.
“Bukan soal menyalahkan pengembang A, B, atau C. Tetapi bagaimana memastikan mereka memenuhi tanggung jawabnya. Ada saluran yang tak dibenahi, ada jalan yang tidak diperbaiki, dan itu menjadi dampak jangka panjang bagi masyarakat,” tegasnya.
Hingga kini, tercatat 208 pengembang beroperasi di Balikpapan. Namun, baru sekitar 15 hingga 20 pengembang yang menyerahkan fasilitas PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) secara resmi kepada Pemerintah Kota. Bahkan, kata Yusri, sejumlah bendali (bendungan pengendali banjir) belum diserahkan sepenuhnya.
“Kalau bendalinya belum diserahkan, pemerintah tidak bisa melakukan pengerukan atau perawatan karena itu masih menjadi tanggung jawab pengembang. Ini yang ingin kita benahi lewat perda,” ujarnya.
Melalui Raperda yang tengah disusun, Komisi III menargetkan agar seluruh kewajiban pengembang dapat ditegakkan secara tegas mulai 2026. Dengan demikian, sistem pengendalian banjir di Balikpapan dapat lebih terukur dan terkelola dengan baik. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
